Dana Freeport ke Polisi Bisa Diaudit

Sebagai perusahaan asing yang menanamkan modal besar di Indonesia, wajar saja PT Freeport menginginkan pengamanan maksimal. Seorang anggota Komisi I DPR mengeluarkan sinyalemen perusahaan itu memberi sejumlah besar dana pengamanan kepada Kepolisian Indonesia.

Sinyalemen itulah yang kemudian ditanggapi Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Pol Timur Pradopo. Dia mengatakan, “Dana itu bisa diaudit saya kira tanya ke asisten operasi,” di Mabes Polri di Jakarta. Walau tidak mengacu persis kepada satu pihak, dia mengistilahkan dana serupa itu sebagai “uang makan anggota”.

Anggota Komisi I DPR, Lily Wahid, mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia telah mengalokasikan dana hingga 14 juta dolar Amerika Serikat untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika.

Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.

“Jadi begini, semua operasi termasuk operasi pengamanan proyek itu, negara juga membiayai, kemudian kalau misalnya pihak yang diamankan itu memberikan uang makan maka langsung kepada anggota,” kata Timur.

Apalagi dalam situasi yang sulit di dalam tugas dan medannya. Kapolri menyatakan pemberian dan pengamanan itu akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

“Mengenai besaran nilai uang yang diberikan pihak perusahaan, hal itu sesuai dengan uang operasi,” katanya.

“Sekali lagi itu adalah tambahan, karena di sana khan sulit, karena itu uang operasi, sama seperti dana operasi yang lain,” kata Timur.

PT Freeport Indonesia memegang hak eksploitasi sumber mineral emas dan mineral-mineral lain di Tembagapura, Papua. Perusahaan Amerika Serikat yang memiliki nilai kontrak luar biasa besar itu telah beroperasi di Indonesia sejak masa Soeharto berkuasa.