Papua kini tengah menjadi perhatian pemerintah pusat, mulai dari masalah keamanan hingga kondisi provinsi itu sendiri. Hal ini tidak luput akan banyaknya opini dari luar negeri yang seolah mengatakan bahwa Indonesia tidak mengurus wilayah paling timur tersebut.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pelanggaran-pelanggaran di dalam negeri pun menjadi salah satu hal untuk diperhatikan oleh pemerintah.
“Kita bicarakan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam negeri, misalnya pelanggaran imigrasi, ada juga perihal wartawan di Papua complain sulitnya akses liputan di sana. Semua masalah yang ada sampai sekarang dan pelanggaran imigrasi juga kita bahas,” kata Luhut di gedung Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Selasa lalu.
Dia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak mau disalahkan oleh berbagai pihak termasuk asing seolah-olah tidak memahami aturan. “Kami sangat memahami aturan, tapi kalau melanggar aturan negara tidak serta merta, mereka bisa mengatakan nanti pemerintah RI dapat persepsi buruk di luar negeri,” ujarnya.
“Sepanjang menegakkan aturan dan kepentingan nasional kita tidak akan takut mengenai itu. Kita juga bersepakat membangun website sendiri, nantinya berfungsi menjelaskan informasi apa yang kita lakukan, khususnya menyangkut Papua, sehingga tidak akan dapat beban berita yang tidak baik, seolah-olah Indonesia tidak mempunyai perhatian kepada Papua,” paparnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan anggaran dana yang besar untuk pembangunan di Papua. Sayangnya, hal itu justru tidak jelas ke mana habisnya.
“Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas,” terangnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan jika ada kekurangan anggaran di Papua maka pemerintah akan menambahnya. Akan tetapi, pejabat di Papua harus membuktikan kinerjanya secara nyata.
“Tetapi pejabat di Papua harus membuktikan bahwa mereka itu melaksanakan tugas pokoknya, memberikan contoh keteladanan kepada masyarakatnya bahwa mereka pemimpin yang selalu ada di tengah mereka (masyarakat). Kalau Anda lihat alokasi budget yang terbesar adalah provinsi Papua dibanding daerah lain,” ujarnya.
Sayangnya, para pejabat daerah banyak menghabiskan waktu untuk melancong ke Jakarta. Sehingga, pemerintah akan memberikan sanksi kepada mereka karena telah mengabaikan daerahnya dalam waktu yang lama.
“Tjahjo Kumolo mengatakan ada oknum-oknum pejabat di Papua yang sering menghabiskan waktu di Jakarta dan daerah lain. Kami akan menindak tegas para pejabat tersebut,” papar Luhut.
Bukan hanya para pejabat, Gubernur Papua Lukas Enembe juga ikut membuat geram pemerintah. Sebab, dia tidak pernah hadir saat Presiden Joko Widodo blusukan di wilayahnya. Padahal, Jokowi telah dua kali mendatangi Pulau Cendrawasih dan menyapa warga setempat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengungkap kegeraman terhadap gubernur yang berasal dari Partai Demokrat tersebut. Jika itu terus terjadi, proses pembangunan di Papua akan terhambat akibat pemimpinnya memilih tinggal di luar wilayah yang dipimpinnya.
“Pejabat di sana jarang ada di tempat. Presiden dua kali datang ke sana, gubernur, wakil gubernurnya enggak ada. Yang jemput sekretaris daerah. Bayangkan. Di Jakarta atau di mana dia? Katanya kadang-kadang di Singapura,” ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (19/8).
Tindakan Lukas yang seakan menghindari Jokowi jauh berbeda ketika Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) masih menjabat sebagai Presiden RI. Pada 22 Agustus 2014 lalu, Lukas menjemput rombongan SBY usai mendarat di Pangkalan Udara Manuhua, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat, sekitar pukul 13.30 WIT dengan pesawat kepresidenan.
Saat itu, SBY akan membuka Sail Raja Ampat 2014 di Papua Barat. Lukas menjemput SBY bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, Kapolda Papua Brigjen Pol Yotje Mende dan sejumlah pejabat kabupaten dari pemerintahan dan TNI/Polri.
Siapa sebenarnya Lukas Enembe? Dari penelusuran, Lukas terlahir di Kembu, Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967. Dia mulai menjabat sebagai Gubernur Papua sejak 2013 lalu, sebelumnya dia menduduki posisi sebagai Bupati Puncak Jaya.
Saat ini, Lukas Enembe juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua. Jabatannya ini disandang sejak 2006 lalu hingga sekarang.
Lukas merupakan sarjana Ilmu Sosial dan Politik yang diraihnya dari Universitas Sam Ratulangi, Manado. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya Australia di perguruan tinggi The Christian Leadership and Second Linguistic di Cornerstone College, Australia pada 2001 lalu.
Saat berkuliah, dia sangat aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, mulai dari Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara, Ketua Mahasiswa Jawijapan Sulawesi Utara, Pengurus SEMAH FISIP UNSRAT Manado. Kemudian turut ambil bagian dalam sejumlah kegiatan sosial hingga memutuskan terjun ke partai politik sejak 2003 dengan bergabung bersama Partai Damai Sejahtera (PDS) ( Mdk / IM )
Related Posts
