3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY

Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 24 September 2014. Dalam tuntutannya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu dengan 15 tahun bui.
Berulang kali dalam kesaksiannya, Anas membantah terlibat dalam kasus megaproyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Ia pun tak segan menuding bekas koleganya, Muhammad Nazaruddin, kerap bersaksi bohong untuk menyudutkan dirinya. Nazaruddin salah satu orang yang membongkar kasus tersebut.

Selain Nazaruddin, Anas beberapa kali menyeret nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya ke dalam kasus Hambalang. Alasan Anas menuduh keluarga Cikeas semata untuk meringankan tuduhan terhadapnya. “Kalo Pak SBY dan Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) mengatakan secara jujur apa yang terjadi, pasti meringankan saya,” kata Anas pada 30 Mei 2014.
Perlawanan sebetulnya sejak jauh hari sudah dilontarkan Anas, terutama saat dirinya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. “Saya menjadi yakin menjadi tersangka saat diminta lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK (oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat),” ujar Anas.
Berikut ini tiga serangan Anas terhadap keluarga SBY.

1. Dana Kampanye Pemilihan Presiden SBY

Tuduhan Anas langsung diarahkan kepada SBY, yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina Demokrat. Anas menuduh dana yang digunakan SBY untuk kampanye pemilihan presiden terganjal masalah hukum. Wartawan sempat melihat berkas tuduhan itu dipegang Anas saat diperiksa KPK, Jumat, 28 Maret 2014.
“Ini saya bawa pulang lagi, nih,” kata Anas sambil menunjukkan sebundel dokumen bertulisan “Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono serta Tim Kampanye Nasional” itu.

Sebenarnya Anas sendiri tidak mengurusi dana pilpres tahun 2009, tapi ia berkilah mendapat hasil laporannya. “Ini menarik, banyak yang ganjil. Oleh karena itu, saya serahkan ke KPK,” kata suami Atthiyah Laila itu.

Wakil Ketua Tim Sukses Demokrat pada Pemilihan Umum 2009, Djoko Suyanto, membantah pernyataan Anas. Ia menyatakan partainya menjalankan pemilu dengan tertib karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu juga diklaim sudah mengaudit pendanaan dan penggunaan dana kampanye. Keputusan kemenangan SBY dan Boediono juga diklaim telah sah setelah Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan gugatan hasil pilpres 2009.

Djoko memastikan tak ada nama Anas pada susunan tim sukses yang diketuai Hatta Rajasa tersebut. “Tak ada nama Anas. Tidak ada tim khusus. Yang ada tugas khusus, yaitu memenangkan SBY dan Boediono,” kata Djoko di Istana Negara, Rabu, 26 Maret 2014