Waduh! 30 Persen PNS Memakai Narkoba

Tekad  Presiden SBY mau memberantas narkoba dari bumi Indonesia  justru ditanggapi dingin oleh Komisi Nasional Pengawasan Kinerja Aparatur Pemerintahan (Komnas PKP).

“Kami menghargai komitmen pemerintah memberantas narkoba, tetapi sampai saat ini gerakan itu seperti omong kosong, karena statistiknya menunjukkan kecenderungan pemakaian narkoba oleh masyarakat tidak menurun tetapi naik,”ungkap Nadam Yusub kepada pers di Jakarta,  Selasa(28/6).

Ia didampingi Kunto Hermansaputro, Bambang Achmad, Riano Oscha Chalik, pendiri, sekjen dan aktivis Komnas KPP. Nadam meminta supaya pemberantasan narkoba tidak sekedar wacana, tetapi harus ada langkah-langkah  kongkret. Ia mengibaratkan, maraknya pemakaian narkoba oleh masyarakat sama bahayanya dengan perbuatan korupsi.

Lebih memprihatinkan mereka, pemakai narkoba sudah merembet  sampai kepada pegawai negeri sipil(PNS) atau pejabat  dari pusat sampai ke daerah-daerah di Indonesia.

“Mengerikan, data yang kami temukan menunjukkan, 30 persen PNS , yang nota bene  abdi  dan pelayan masyarakat terindikasi terlibat pengguna narkoba,”paparnya.

Dari 30 persen itu sudah termasuk pemakai berat, sedang dan pemula. Ia menyebut nama seorang bupati di Papua yang tertangkap mengkonsumsi sabu-sabu bersama istrinya.

Sementara Riano menyatakan, di wilayah Jabodetabek sudah tidak sedikit PNS yang tertangkap mengkonsumsi narkoba tetapi di lepas begitu saja. Keadaannya semakin memprihatinkan,karena anggaran sebesar Rp 3 miliar ke setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk membiayai sosialisasi bahaya narkoba tidak punya manfaat. Ternyata pengguna narkoba di masyarakat bukan menurun,tetapi meningkat.

Kalau tahun 2008 pemakai narkoba 3,5 juta,maka tahun 2009 menjadi 4,5 juta dan data tahun 2010 naik menjadi 6 juta orang.

“Anggaran Rp3 miliar itu menjadi tidak jelas, pemerintah gagal memberantas pemakaian narkoba meski sudah ada lembaga dan anggaran yang di sediakan,”ujarnya.

Komnas KPP, ujarnya mendesak pemerintah membuat action plan pemberantasan pemakai narkoba. Pihaknya siap membantu dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional(BNN)  maupun dengan badan narkotika di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Badan ini diminta supaya terus menerus bergerak  melakukan pengawasan dan razia ke kantor-kantor pemerintah hingga ke tingkat kecamatan.