Wacana Reshuffle dan Kandidat Menteri

Desakan kepada presiden untuk melakukan reshuffl (perombakan) kabinet makin kencang. Hal itu tidak lepas dari berbagai kritik yang dilancarkan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II bentukan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya, Boediono.

Berbagai survey juga menunjukkan, kepuasan publik terhadap mereka turun drastis hingga di bawah 50%. “Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini hanya 37,7 persen,” demikian rilis yang ditulis peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adji Alfaraby. Menuru adji, kabinet menjadi beban pemerintahan saat ini.

“Sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik jika tetap mempertahankan kabinet,” tambah Adji. Hanya dengan mengganti beberapa menteri bermasalah, maka kepercayaan publik akan bisa diraih kembali.

Lantas siapakah para menteri yang layak diganti? Riset lain yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebut, menteri-menteri yang terkait isu korupsi, selingkuh, sakit dan kinerjanya jeblok, menurut persepsi masyarakat, seharusnya digeser dari kabinet. “Empat indikator ini bisa dijadikan asumsi untuk melakukan reshuffle,” kata Sukardi Rinakit, direktur Eksekutif SSS.

Sukardi mengungkap, kinerja pemerintah dalam sisa waktu hingga 3 tahun adalah waktu yang pendek. Dan presiden SBY harus meninggalkan kesan sebagai Presiden yang sukses. Seperti halnya Soeharto yang dijuluki bapak pembangunan, Gus Dur sebagai bapak pluralisme. Maka presiden SBY pun perlu menciptakan stigma positif seperti pendahulunya.

Nah, untuk menciptakan kesan positif itu, maka kinerja kabinet dalam 3 tahun terakhir menjadi taruhan presiden. Dengan indikator yang disampaikan peneliti SSS itu, maka ada beberapa menteri layak dicopot dari jabatannya. Mereka antara lain Menneg BUMN Mustafa Abubakar mengalami sakit keras, Menpera Suharso Monoarfa digugat cerai istrinya, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang kinerjanya dianggap biasa-biasa saja.

Tak luput pula, menteri yang tersandung kasus korupsi diminta oleh masyarakat untuk diganti. Mereka adalah Menpora Andi Mallarangeng (kasus suap wisma atlet), Kemenakertrans Muhaimin Iskandar (kasus proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi) dan Mendagri (kasus e-KTP).

Selain berdasarkan kriteria SSS tadi, ada menteri lain yang diisukan diganti, yakni Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkumham Patrialis Akbar. Hasil riset kedua lembaga kredible itu kian menguatkan desakan reshuffle kabinet. Pihak istana pun sudah memberi sinyal ke arah itu.

Kepada wartawan, staf khusus presiden Daniel Sparingga menyatakan bahwa presiden tengah melakukan evaluasi terhadap anggota kabinet. Dan reshuffle kemungkinan akan dilakukan Oktober nanti.

Sinyal dari istana itu memicu munculnya beberapa nama sebagai kandidat menteri baru, baik dari kalangan profesional maupun dari partai. Di antaranya adalah Soekarwo yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur dan Dahlan Iskan, yang disebut-sebut bakal menempati pos Menteri BUMN. Selain itu, Gita Wiryawan dikabarkankan bakal pindah pos ke Menteri Kordonator Ekonomi.

Wacana adanya perombakan (Reshuffle) kabinet juga kembali mencuatkan nama Karen Agustiawan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) itu di gadang-gadang masuk kabinet menggantikan Darwin Zahedy Saleh sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sejumlah anggota Komisi VII DPR, di antaranya Sutan Bhatoegana dan Achmad Rilyadi, seolah-olah memberikan dukungan. Menurut Sutan, nama tersebut memang sudah lama digadang-gadang masuk dalam kabinet. Ia menilai, Karen memiliki kinerja yang cukup baik di Pertamina. ” Mungkin saja kinerja ini menjadi penilaian tersendiri,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Achmad Rilyadi. Ia juga memberikan penilaian baik terhadap kinerja Karen.  “Jika dibandingkan Menteri ESDM saat ini, keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Jika Darwin bukan orang perminyakan, maka Karen punya pengalaman segudang di sektor perminyakan,” katanya.

Achmad juga mengatakan, jika perombakan ini terjadi, Karen memiliki banyak pekerjaan selaku Menteri ESDM yang belum selesai dan ditunggu-tunggu oleh para pelaku sektor migas dan pertambangan. “Yang belum selesai antara lain penanganan penurunan produksi atau lifting minyak Indonesia. Selain itu, belum ada investasi pada blok-blok baru,” ujarnya.

Ada lagi PR yang harus diselesaikan oleh Menteri ESDM yang baru, yakni peraturan pemerintah (PP) soal Minerba (mineral dan batubara). “Lalu PP soal kelistrikan, negosiasi kontrak-kontrak tambang yang diamanatkan UU Minerba. Belum lagi kajian dampak sosial politik soal pengatuarn BBM subsidi. Jadi memang tugasnya luar biasa berat,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, dengan pengalaman di industri migas, Karen diharapkan akan melakukan perubahan dalam Kementerian BUMN. “Jadi, jangan hanya birokrat saja yang ada di Kementerian (ESDM) tetapi harus di-back up oleh profesional. Dan Karen layak jadi menteri karena sudah mengerti medan di sektor energi,” ujarnya.

Terkait masuknya profesional, seperti Karen, ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, menurut anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha, tidak menjadi soal. Tapi, kata Satya, lebih ideal lagi kalau sang profesional yang diplot jadi menteri berasal dari partai. “Supaya mudah dikontrol,” ujarnya.

Apapun wacana yang berkembang di masyarakat terkait reshuffle kabinet, keputusan akhir ada di tangan presiden SBY. Seperti kata Sutan, semuanya menjadi hak perogatif dari Presiden. “Mengacu pada pernyataan presiden SBY, tunggu tanggal mainnya. Insya Allah nanti akan lebih baik lagi,” tegas politisi Demokrat ini.

Sejauh ini, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dikomandani Kuntoro Mangkusubroto telah melaporkan kepada Presiden SBY tentang capaian kerja 34 kementerian dan beberapa lembaga negara. Biasanya laporan UKP4 ini menjadi salah satu parameter Presiden SBY dalam mengganti para pembantunya. Kita tunggu sikap presiden. ***