Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hasil pembicaraan dengan pimpinan partai politik, Kamis sore menyimpulkan ada harapan agar reshuffle kabinet hanya dilakukan sekali hingga tiga tahun mendatang atau 2014.

“Ada kecenderungan setiap tahun ditekan untuk bongkar pasang kabinet, itu diluar kepatutan tanpa urgensi tidak perlu dipaksakan. Saya ingin reshuffle ini yang hampir separuh jalan perjalanan kabinet Indonesia Bersatu II, ke depannya lebih solid dan stabil, tidak harus dilakukan reshuffle lagi di masa mendatang ini harapan saya dan pekerjaan rumah kita dengan harapan tiga tahun mendatang menteri menjalankan tugasnya seraya jaga integritas,” kata Presiden dalam keterangan pers di Puri Cikeas, Kamis (13/10) sore.

Kepala Negara mengatakan dengan hal tersebut diharapkan pemerintahan dan programnya dapat bekerja secara berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam pembicaraan dengan pimpinan parpol, Presiden juga mengatakan ada sejumlah hal yang dibicarakan termasuk komposisi pasca reshuffle kabinet meskipun menteri berasal dari parpol namun memiliki kapabilitas dan integritas.

“Juga diharapkan kabinet yang sedang dilakukan penataan ini semacam kabinet kerja meski beberapa menteri berasal dari parpol tapi semua mengharapkan representasi dari parpol miliki kapabilitas dan rekam jejak yang baik sehingga rakyat memberikan trust bahwa menteri yang baru bisa emban tugas dengan baik,” katanya.

Presiden menambahkan,”meski belum seperti zaken kabinet (kabinet ahli.red), mestilah para menteri bertanggung jawab dan fokus pada pekerjaan dan bersedia bekerja keras, jangan jadi beban pemerintah dan beban presiden”.

Hal lain yang dibicarakan, menurut Presiden adalah mengenai perlunya komunikasi yang baik antaranggota kabinet.

“Di dalam kabinet hubungan antarmenteri harus baik dan solid, tidak pas bila ada statemen jajaran kabinet antarsatu menteri dengan menteri lain bertolak belakang, bertengkar di depan publik, saya terima kasih koreksi ini,” katanya.

Sementara mengenai anggaran dan juga hubungan antara legislatif dan eksekutif, dalam pertemuan itu dicapai kesepahaman pentingnya penggunaan anggaran yang lebih tepat serta hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif lebih baik sehingga tidak ada momentum yang terbuang.

“Juga diangkat kebijakan penggunaan anggaran negara yang tepat dan baik, ini berpikir setelah reshuffle dilaksanakan. Tiga tahun mendatang situasi dunia tidak bersahabat, sasaran yang ingin dicapai juga tidak sedikit, APBN harus betul tepat sehingga diperlukan kebersamaan untuk bisa kerjasama bagi kepentingan rakyat agar kebijakan penganggaran tepat sasaran dan tepat waktu agar tidak hilang moemntum dan tidak hilang peluang,” kata Presiden.

Mengenai pengumuman reshuffle kabinet, Presiden mengatakan akan terus bekerja selama beberapa hari dan kemudian mengumumkan pada masyarakat.

“Pekerjaan saya masih akan berlanjut satu, dua, tiga, empat hari mendatang tentu menyangkut komunikasi dan konsultasi dengan pimpinan parpol saya terutama bila ada menteri dari kabinet tetentu perlu pergantian,” katanya.

Pertemuan pimpinan parpol koalisi dengan Presiden dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.15 WIB.

Presiden didampingi oleh Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Mensesneg Sudi Silalahi.

Pimpinan parpol yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Luthfie Hassan.

 

Tiga Wakil Menteri Baru

Presiden menyatakan, kabinet hasil reshuffle nanti lebih mendekati zaken kabinet.

Teka-teki reshuffle kabinet mulai terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memanggil tiga orang calon wakil menteri mendatangi kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2011. Dua orang untuk mengisi jabatan baru, dan satu menggantikan pejabat lama.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Ali Ghufron Mukti diminta mengisi posisi baru di kabinet, Wakil Menteri Kesehatan. Kemudian Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar didapuk mengisi posisi baru, Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Kemudian ada mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Wardana yang menyatakan akan menggantikan Triyono Wibowo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Bagi publik awam, Wardana masih tergolong asing. Ini tidak mengherankan, Wardana lebih sering bertugas di luar negeri sebagai diplomat karir. Maka, saat bertemu para wartawan di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini di Cikeas, Wardana merasa perlu memperkenalkan diri.

“Perkenalkan, nama saya Wardana. Saya sudah berkarir di Deplu cukup lama selama 30 tahun. Terakhir saya menjabat sebagai Dubes RI di Singapura sebelum kembali ke Indonesia empat bulan yang lalu. Saya dipanggil Presiden untuk mendapat kepercayaan sebagai Wamenlu,” kata dia.

Lahir di Klaten Jawa Tengah pada 1954, Wardana selalu bertugas di suatu negara dalam waktu yang relatif lama. Sebelum kembali ke Jakarta pada pertengahan 2011, Wardana menjabat sebagai Dubes RI di Singapura dari November 2006.

Sebelum ke Singapura, Wardana bertugas sebagai Konsul Jenderal di Sydney, Australia dari 2004 hingga 2006. Menurut data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Wardana sudah berkarir di empat benua, yaitu Amerika, Eropa, Asia, dan Australia.

Ayah dari dua orang anak itu menjabat sebagai Konselor bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, pada 1998-2002. Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Diponegoro itu memiliki jam terbang tinggi dalam menangani perjanjian bilateral dan di forum regional serta internasional. Dia terlibat dalam Majelis Umum PBB, Komisi PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, UNCTAD, G-77, dan G-15.

Si Pelopor Jamkesmas

Ali Ghufron Mukti juga lumayan dikenal di dunia akademik. Pria kelahiran tahun 1962 ini dianggap sebagai pencetus Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah. Sebagai Wakil Menkes, Ali Ghufron mengaku diberi tugas oleh berkonsentrasi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi beban masyarakat.

“Menekankan yang sekarang sudah dilakukan dengan pendekatan masyarakat ekonomi lemah agar dapat bantuan dan  jaminan kesehatan.”

Sebagai Dekan, Ali Ghufron berhasil memoles fakultas yang dipimpinnya terbaik se-Indonesia berdasarkan ranking QS World University Rankings tiga tahun berturut-turut. Tahun 2009, Fakultas Kedokteran UGM berada di urutan 103 dari 1.000 fakultas kedokteran terbaik dunia. Untuk perbandingan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di urutan 126. Tahun 2011, QS kembali menempatkan Fakultas Kedokteran UGM masih terbaik untuk kategori life science and medicine di Indonesia.

Ghufron sendiri menceritakan, rahasianya pada pengelolaan fakultas ke arah yang lebih baik, terutama dilakukan dengan memperbesar pemberian insentif dan perbaikan sumber daya manusia. Selain itu, jumlah publikasi ilmiah, serta kerja sama luar negeri, jumlah mahasiswa internasional serta inovasi yang terus digencarkan, dan manajemen berbasisbalance score card menjadi kuncinya.

Masuknya Ghufron dalam kabinet ini kemungkinan juga akan membawa angin segar untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terkatung-katung. Ghufron dikenal sebagai salah satu penyokong pembentukan BPJS.

Sapta, Birokrat Kreatif

Sementara Sapta Nirwandar dikenal sebagai birokrat luwes. Pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung 13 Mei 1954, ini menamatkan sarjana ekonomi di Universitas Padjajaran, kemudian melanjutkan pasca sarjana di Universitas Paris-I-Sorbonne, Paris, dan doktor di Universitas Paris IX-Dauphine, Paris.

Sapta sempat berkarir di dunia swasta, namun memilih jadi pegawai negeri. Saat pulang sekolah, sentuhannya di dunia pemerintahan pun kian kuat. Sejumlah gebrakan dibuatnya sejak mulai meniti karir PNS lagi Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.

Di era Megawati Soekarnoputri, Sapta pindah ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Di Kementerian ini, Sapta berperan aktif dalam meningkatkan promosi wisata sehingga diganjar Bintang Jasa Utama pada 2008 lalu.

Kini, Sapta diberi tugas lebih berat. “Ada beberapa tugas khusus untuk mengembangkan pariwsata. Tantangan semakin besar dan juga kita harus bekerja lebih keras,” kata Sapta usai menemui Presiden di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis 13 Oktober 2011.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi Kementerian untuk mengembangkan pariwisata Indonesia adalah diperlukannya terobosan baru.

Dia mengatakan pengembangan bisnis kreatif berbasis budaya bisa menjadi salah satu solusi. “Pariwisata sangat erat dengan dunia kreativitas, itu harapan Beliau (SBY) dan merupakan amanah yang harus saya pikul bersama Menteri Jero Wacik,” kata Sapta.

Resmi Pekan Depan

Resmi ketiga nama di atas akan masuk kabinet baru tiga sampai empat hari mendatang. Presiden menyatakan, kabinet hasil reshuffle nanti lebih mendekati zaken kabinet atau kabinet kerja. “Para menteri mestinya bertanggung jawab, fokus pada pekerjaan dan bekerja keras. Jangan jadi beban pemerintah, jangan jadi beban presiden,” kata SBY.

Pernyataan SBY itu usai menggelar pertemuan dengan enam pimpinan partai koalisi di rumahnya. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq,  Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

SBY mengakui ia sengaja meminta saran kepada pimpinan parpol dalam penataan kabinet. Upaya itu dilakukan mengingat pemerintahan yang dipimpinnya merupakan pemerintahan koalisi. Sehingga ia tak bisa mengabaikan begitu saja partai yang telah berkoalisi dengan partainya, Demokrat.

“Saya memang mendengar pandangan, kritik dari luar yang mengatakan Presiden tak perlu pertimbangan dari partai mana pun. Tetapi dalam riil politik, tidak genah seperti itu. Kita berkoalisi. Di negara mana pun ada etika koalisi tapi ada tanggung jawabnya,” kata dia.

Kalau pun para menteri berasal dari parpol, SBY menjamin mereka memiliki kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang baik. SBY juga menyatakan, ke depan, kabinet juga lebih solid. Tidak akan terulang lagi menteri saling bertengkar atau kebijakannya saling bertolak belakang