Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik menteri dan wakil menteri baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshuffle pada Rabu, 19 Oktober 2011.

“Tanggal 19 pelantikan sebelum kami ke Lombok,” ujar Julian usai pemanggilan calon wakil menteri di rumah pribadi Presiden Yudhoyono, Puri Cikeas Indah, Bogor, Sabtu (15/10) malam, seperti dikutip Antara.

Presiden Yudhoyono didampingi Ani Yudhoyono pada 19 Oktober 2011 siang hari dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Lombok untuk meresmikan Bandara Internasional Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Provinsi Bali hingga 24 Oktober 2011 sehingga pelantikan kemungkinan dilaksanakan pada Rabu pagi.

Julian tidak menyebutkan waktu pengumuman perombakan kabinet dan pidato kebijakan yang akan disampaikan oleh Presiden Yudhoyono kepada publik.

Ia hanya menyebutkan waktu pengumuman formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu II pastinya dilakukan sebelum pelantikan.

Presiden Yudhoyono hingga Sabtu malam masih melakukan pemanggilan para calon wakil menteri sehingga pemanggilan para menteri baru akan dilanjutkan pada Minggu 16 Oktober 2011.

Sedangkan pada Senin siang 17 Oktober 2011 Presiden Yudhoyono dijadwalkan bertolak ke Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan putri Sultan Hamengkubuwono X dan dijadwalkan tiba kembali di Jakarta pada Selasa siang 18 Oktober 2011.

 

Sikap PKS Menjelang Reshuffle SBY

Dari hiruk pikuk perombakan kabinet, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling disorot.

Dua hari belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di rumahnya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sejak Kamis hingga Jumat ini, agenda utama SBY membahas reshuffle kabinetnya. Enam ketua partai koalisi sudah bertamu untuk membicarakan perombakan itu. Bahkan, orang-orang yang diplot menjadi wakil menteri juga sudah ada yang dipanggil menghadap.

Wartawan dari berbagai media tumpah ruah di Puri Cikeas untuk memburu perkembangan-perkembangan terakhir pembahasan reshuffleini. Setiap tokoh yang datang dan pergi, tak luput dari pengamatan mereka. Satu per satu tokoh itu berusaha dimintai keterangan. Dengan setia mereka mencari bocoran siapa-siapa saja pembantu SBY yang dicopot atau digeser.

Dari hiruk pikuk perombakan kabinet itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling disorot. Isu berhembus kencang bahwa salah satu menterinya akan menjadi ‘tumbal’ reshuffle kali ini. Belum jelas, apakah menteri dari PKS itu akan dicopot, digeser, atau hanya diganti oleh kader lain dari partai yang sama. Belum jelas juga posisi menteri apa yang akan terkenareshuffle itu.

Saat ini, terdapat 4 menteri asal PKS di kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segar al-Jufri.

Menyikapi reshuffle itu, pada Kamis, 13 Oktober 2011 malam, DPP PKS telah menggelar rapat konsolidasi membahas hasil pembicaraan Presiden Partai Luthfi Hasan Ishaq dengan SBY. Sedangkan, pada Jumat 14 Oktober 2011, PKS juga menggelar Rapat Pimpinan Nasional khusus membahas sikap partai terhadap reshuffle ini di Hotel Sahid, Jakarta.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo, Rapimnas ini untuk menyosialisasikan pembicaraan reshuffle kemarin. “Dewan Pengurus Pusat PKS akan meminta pandangan ke pengurus tingkat propinsi. Kami akan menghimpun semua pendapat yang ada,” kata Agus kepada VIVAnews.com, Jumat 14 Oktober 2011.

Belum diminta

Meski demikian, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai pengurangan menteri dari partai peserta koalisi dalam pertemuan di Cikeas, Kamis kemarin. “Beliau (SBY) belum bicara tentang menteri dari partai mana dan siapa namanya, itu belum disebutkan,” ujar Luthfi.

Dalam pertemuan dengan mitra koalisi, kata Luthfi, SBY hanya membahas tiga hal. Pertama, SBY menyosialisasikan mengenai rencana reshuffle kabinetnya. “Bahwa, minggu ini atau minggu depan fix akan melakukan reshuffle,” katanya.

Pembahasan kedua, Presiden SBY memberitahukan mengenai pola yang digunakan untuk menilai menteri dan kandidat-kandidat yang akan menggantikan menteri dan lembaga negara setara kementerian, termasuk BUMN.

Bahasan ketiga yang diutarakan Presiden SBY adalah mengenai, masalah pola komunikasi antara Presiden SBY dan partai-partai politik jika menterinya diganti. Dan mekanisme ini, kata Luthfi, sesuai dengan code of conduct dalam koalisi yang sudah ditanda tangani.

Luthfi sendiri mengatakan, semua menteri dari partai politik peserta koalisi memiliki probabilitas yang sama untuk terdepak dari kabinet. “Peluang itu di semua partai sama,fifty-fifty — mungkin ada mungkin tidak. Jadi saya tidak mau berandai-andai,” kata dia.

Keterangan serupa juga diutarakan oleh Agus Purnomo. Menurut dia, PKS tidak akan mengikuti isu yang belum tentu sahih itu. Bagi PKS, kata dia, hanya berpegang pada kontrak koalisi dengan SBY yang menegaskan 4 menterinya aman sampai akhir periode. “PKS hanya percaya pada informasi resmi dari Presiden. Kalau ada informasi-informasi seperti itu, kami tidak anggap,” ujarnya.

Keluar koalisi?

Tanggapan beragam muncul dari kader-kader PKS dalam menanggapi isu reshuffle ini. Agus Purnomo mengungkapkan, ada dua pendapat yang sama-sama kuat di internal PKS. “Pertama, mengembalikan kementerian kepada dia yang memberi amanah. Kedua, tetap berada dalam koalisi,” papar Agus.

Ia mengatakan, beda pendapat di internal PKS itu wajar. Menurut Agus, perbedaan ini justru akan dikalkukasi satu-persatu untuk menghasilkan keputusan yang bulat dan seragam. “Kami akan lihat, yang menginginkan kementerian dikembalikan seberapa banyak, dan yang ingin koalisi seberapa banyak. Kami juga akan lihat intensitas dan argumentasi masing-masing pandangan,” kata dia.

Wacana penarikan semua menteri ini juga dibenarkan oleh anggota Majelis Syuro PKS, Cahyadi Takariawan. Menurut dia, sebagian kader berkehendak jika ada satu menteri dari PKS yang dicopot, maka tiga menteri lainnya harus ikut ditarik ke partai. “Ada yang usul kalau tijitibeh (mati siji mati kabeh: mati satu mati semua). Tapi itu semua baru usulan,” kata Cahyadi di sela Rapimnas.

Namun demikian, perbedaan-perbedaan pandangan itu akan dibahas dalam Rapimnas yang digelar di Hotel Sahid itu. Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq meminta perbedaan pandangan dari kader-kadernya itu tidak dijadikan masalah, karena pada akhirnya keputusan ada di tangan Majelis Syuro Partai.

“Ada 10 orang dan 10 pendapat itu biasa saja. Yang jelas, kebijakan politik di PKS terkait koalisi dan penempatan menteri di pemerintah, diputuskan oleh Majelis Syuro,” ujar Mahfudz. “Keputusan politik tidak didasarkan pada orang per orang, tapi Majelis Syuro.”

Apapun, kata Mahfudz, PKS tidak pernah berupaya mengintervensi rencana reshuffle yang akan dilakukan SBY. Dia justru mengaku tahu ada pihak lain yang mengusulkan nama dan pengurangan jatah menteri. “Termasuk mengusulkan menteri PKS diganti saja,” imbuh Mahfudz.

Sementara itu, mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengatakan perlu alasan yang logis jika PKS keluar dari koalisi pemerintah. Sebab, jika tak ada alasan logis,  PKS seperti orang yang bersalah. Sehingga dikeluarkan dari suatu kelompok.

“Kalau tidak ada angin tidak ada hujan, publik juga bingung berarti Anda merasa bersalah karena ada di luar. Itu perlu ada rasionalisasinya yang benar sehingga publik tahu kenapa PKS di luar (koalisi),” kata Hidayat.

Secara prinsip, kata dia, berada di dalam atau di luar kabinet adalah keputusan Majelis Syuro partai. Itulah konsekuensi PKS sebagai partai yang menjunjung asas organisasi. “Kalau keputusannya di dalam, berarti kita di dalam. Kecuali kalau keputusannya mengatakan kita keluar berarti kita keluar,” terangnya.

Hidayat menambahkan, PKS percaya jika reshuffle yang akan dilakukan SBY nantinya didasarkan pada penilaian kinerja para menterinya. “Intinya PKS akan bersikap profesional. Dan ini bagian yang akan dibahas dalam rapat sekarang ini,” katanya.

“Bagaimana keputusannya, apakah benar PKS akan dikurangi, atau jangan-jangan akan ditambah. Kita memang semuanya perlu membahas. Saya kira wajar saja, partai politik membahas perkembangan nasional,” tambahnya.

SBY tunggu PKS

Dari enam partai peserta koalisi, tampaknya hanya PKS yang belum menentukan sikap akhirnya terkait reshuffle ini. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga mengatakan, pengecualian harus diberikan pada salah satu anggota koalisi ini.

“Saya kira PKS, karena menjadi sangat penting bahwa mereka juga memiliki satu posisi yang secara internal juga mendapatkan dukungan. Tradisi itu harus dihormati,” kata Daniel di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Jumat 14 Oktober 2011.

Menurut Daniel, SBY mempersilakan PKS untuk menggelar pertemuan internal terlebih dahulu, guna membicarakan posisi mereka dalam koalisi. “Prosesnya biarlah mereka lalui. Presiden pasti juga akan diberitahu oleh mereka pada akhirnya,” terang Daniel.

Meski demikian, Daniel membantah bahwa SBY memberikan perlakukan berbeda, dengan memberikan pengecualian terhadap PKS. “Tidak, Presiden tidak mengecualikan. Sama sekali tidak,” ucapnya

Terkait ancaman PKS yang akan menarik semua menterinya dari kabinet, Daniel mengatakan seharusnya pernyataan tersebut dikabarkan kepada SBY secara resmi .

 

PKS Mengancam Presiden Kita!!!

BOGOR – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengetahui ancaman Partai Keadilan Sejahtera bahwa semua menteri dari partai tersebut akan keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu II jika salah satu di antaranya dikeluarkan. Atas hal tersebut, Presiden menghormati sikap PKS.

“Presiden menghargai semua keputusan. Tetapi, Presiden juga meminta agar publik mengerti, yang dipertaruhkan adalah bangsa dan negara. Dan, Presiden memilih untuk berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Daniel Sparringa kepada para wartawan di kediaman Presiden, di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jumat (14/10/2011).

Daniel mengingatkan, salah satu keistimewaan seorang presiden adalah bahwa dirinya bisa mengangkat, menggeser, dan memberhentikan para menterinya. Rencana penataan kembali susunan Kabinet Indonesia Bersatu II ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan selama tiga tahun mendatang.

Saat ini, sambung Daniel, posisi Presiden adalah menunggu hasil rapat PKS yang telah berlangsung sejak kemarin. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, yang hadir pada pertemuan Presiden dengan para pemimpin parpol anggota koalisi pendukung pemerintah di Cikeas, Kamis (13/10/2011), mengatakan, dalam pertemuan tersebut, tidak disebutkan partai mana yang menterinya akan terkena perombakan, demikian juga tidak disebutkan nama orangnya.

“Kami memberikan masukan atas pertimbangan yang diperlukan, membangun Indonesia secara baik. Kami mengatakan bahwa tantangan ke depan negeri ini besar. Ada faktor internasional dan domestik,” tuturnya.

Luthfi mengatakan, PKS memiliki stok kader yang cukup banyak untuk mengantisipasi kemungkinan diminta mengusulkan nama calon menteri dalam reshuffle atau perombakan kabinet kali ini. “Kalau PKS selalu menyiapkan stok dalam jumlah besar supaya tidak defisit,” kata Luthfi.