Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama merasa dirugikan oleh wacana pemeriksaan uang makan gubernur DKI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK, kata Basuki, akan memeriksa setiap harga satuan yang digunakan Basuki dari uang makannya itu, bahkan hingga satuan bahan-bahan makanan yang dikonsumsi Basuki sehari-hari.
“Gila, hina sekali. Makanya, saya mau tanya pejabat republik ini yang kaya raya, dari mana bayar pajaknya? Pernah tidak BPK periksa semua,”kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Selasa (7/7).
“Uang makan saya yang tidak pernah diotak-atik BPK, gubernur gaji berapa sih? Rp 7 juta. Uang makan rumah tangga Rp 50-60 juta, sekarang diminta oleh BPK.”
Wajar Basuki merasa dirugikan, sebab hal tersebut sudah pernah dilakukan pula kepadanya semasa ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur 2005-2006. Pemeriksaan ini merupakan dampak dari temuan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan DKI tahun anggaran 2014, yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada DKI.
Basuki merasa tak terima DKI mendapat WDP, karena temuan-temuan BPK, menurutnya terkesan mengada-ada dan menyalahkan DKI. Basuki menilai, selama ini ada provinsi yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi justru kepala daerah yang bersangkutan menjadi tersangka kasus korupsi.
“Saya mau tantang semua pejabat BPK, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar! Harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah dimana. Saya mau tahu semua. Kalau tidak bisa buktikan, tidak boleh jadi angggota BPK semua! Tidak boleh periksa orang, karena kalian bisa ada unsur masalah,” katanya.
Basuki juga mempertanyakan, apakah uang operasional para menteri diperiksa hingga harga bahan makanan yang dikonsumsinya atau tidak. ( Brt 1 / IM )
Related Posts
