Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Lenan Kolonel Artileri Medan Mawardi, meminta panitia bertanggung jawab terkait munculnya atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam karnaval memperingati HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Atribut partai terlarang itu digunakan peserta dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Pamekasan. Tak hanya membawa atribut berlambang palu arit itu, peserta karnaval juga melakukan aksi teatrikal di hadapan sejumlah pejabat kabupaten.
Mawardi menambahkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap kepala MKKS Moh Ali terkait penggunaan atribut bernuansa PKI dan gelaran aksi teatrikal di hadapan para pejabat tinggi Kabupaten Pamekasan.
“Peserta tidak bisa sepenuhnya disalahkan terkait penggunaan atribut PKI. Sebab mereka tidak tahu apa-apa soal konsep karnaval. Semua konsep sudah diatur panitia kabupaten,” kata Mawardi saat ditemui Kompas.com, di kediamannya, Sabtu (15/8/2015).
Alasan peserta menggunakan kostum dan menampilkan aksi teatrikal gerakan pembunuhan PKI terhadap para Pahlawan Revolusi, adalah agar nilai mereka tidak dikurangi juri karnaval. Sebab, sesuai aturan karnaval, peserta yang kekurangan anggota, kekurangan kostum dan kurang tampil baik akan mendapat nilai buruk.
Pihak Kodim, imbuh Mawardi, merupakan bagian dari kepanitiaan peringatan HUT RI ke-70. Namun tidak secara detil mengurus pelaksanaan karnaval. TNI hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.
Meskipun Kodim diminta menjadi peserta, maka konsepnya tidak berasal dari panitia, melainkan dari Kodim sendiri. Seandainya konsep karnaval sudah diberikan jauh-jauh hari kepada panitia lainnya, maka tidak akan terjadi aksi teatrikal dan penggunaan simbol-simbol PKI dalam karnaval.
“Jika panitia memberikan konsep sampai detil ke peserta karnaval, jelas saya akan melarang adanya penampilan atribut PKI. Tetapi bisa dicarikan materi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan PKI,” papar pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini.( Kps / IM )
Related Posts
