Ketua BP Setara Institute, Hendardi mengatakan sikap reaktif Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pesan singkat (SMS) dikatakan sebagai fitnah menunjukkan kepanikan Presiden RI tersebut terhadap kemelut di tubuh Partai Demokrat
“Sikap reaktif SBY justru semakin memunculkan banyak pertanyaan publik. Mengapa jika adalah fitnah dan tidak benar bereaksi terlalu reaktif. Mengapa SBY selalu sigap dengan isu-isu yang menerpa diri dan partainya. Apakah ini pertanda SBY mulai hilang kepercayaan diri dan menyadari citra yang dibangunnya mulai memudar,” kata Hendardi, Selasa (31/5).
Menurut Hendardi, sebaiknya SBY menjawab berbagai kritik dengan menunjukkan kinerja pemerintahannya, termasuk menjawab SMS itu dengan peningkatan kinerja penegakan hukum dan kinerja pemerintahan.
Hendardi menegaskan tidak perlu semua hal dikomentari presiden karena setiap komentar akan berpengaruh pada martabat dan wibawa Presiden.
“Semakin reaktif dan defensif, semakin jelas kelemahan-kelemahan yang ditampakkan. Dan itu hanya merugikan Presiden dan Partai Demokrat” ungkap Hendardi
SBY Tak Perlu Sensitif Tanggapi SMS Miring
Pengamat politik dari Reform Institute, Yudi Latief menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak seharusnya menanggapi pesan singkat (SMS) yang berisi informasi miring tentang dirinya dan Partai Demokrat.
“Kalau ingin ditanggapi, cukup oleh jubir Presiden. Di sini ada kesalahan dari staf komunikasi Presiden, kenapa dibiarkan Presiden mengomentari isu yang remeh dengan menjatuhkan kewibawaan Presiden,” kata Yudi di Jakarta, Selasa (31/5).
Dengan tanggapan Presiden SBY itu, Yudi mempertanyakan dimana mentalitas Presiden SBY sebagai kepala negara. Â “Kalau diremehkan (dibiarkan), maka orang tau itu hanya “hoax” biasa. Kalau ditanggapi serius orang berfikir macam-macam,” kata Yudi yang juga Direktur Eksekutif Reform Institute.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) RJ Soehandoyo mengatakan, bila benar pesan singkat tersebut adalah fitnah, maka seharusnya Presiden SBY berbicara jangan sebagai kepala negara, tetapi cukup kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.
“Sebagai dewan pembina partai, SBY bisa memerintahkan internal partai untuk menyatukan pola pikir dan pola tindak dengan menyerukan kadernya agar mematuhi hukum,” katanya.
Selain itu, tambah dia, secara ksatria berani bertanggung jawab di depan hukum dan menghentikan perilaku yang melanggar hukum serta perbuatan yang merugikan nama baik atau citra partai.
Related Posts
