SBY Dinilai Tak Cocok Jadi Bapak Kesejahteraan


JAKARTA – Legasi atau simbol Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bapak kesejahteraan ditanggapi berbagai pihak. Legasi yang diberikan Center for Information and Development Studies (Cides) itu dinilai tidak cocok disematkan kepada SBY.

”Saya kira, itu baik-baik saja. Namun, apa sebenarnya indikatornya?” kata Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (13/8). Indikator legasi bapak kesejahteraan yang diberikan Cides tersebut adalah SBY merupakan presiden yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Legasi tersebut baru sebatas usul dari Cides.

Sebagai anggota kehormatan Cides, Priyo mengaku tidak tahu-menahu legasi bapak kesejahteraan itu telah diberikan. Menurut dia, legasi bagi SBY yang lebih tepat adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Terlebih, SBY juga terpilih selama dua periode berturut-turut dengan perolehan suara yang meyakinkan. ”Kalau saya, cenderung SBY sebagai The Best Son of The Country (Anak Bangsa Terbaik, Red),” ujar Priyo.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Cides Ricky Rahmadi mengusulkan legasi bapak kesejahteraan diberikan kepada SBY. Menurut dia, dengan dua kali kepemimpinan, sudah saatnya SBY memiliki legasi yang cocok bagi dirinya. Mengingat, para presiden RI sebelumnya juga memiliki legasi yang berbeda-beda.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menilai sah-sah saja usul SBY sebagai simbol bapak kesejahteraan itu. Menurut dia, setiap warga berhak mengusulkannya. Tapi, dengan nada menyindir, dia meyakini bahwa SBY masih belum berkenan.

”Sebab, peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana janji kampanye pilpres dan pidato pelantikan presiden periode kedua sampai sekarang belum menunjukkan hasil optimal,” ungkap ketua Fraksi PDIP di DPR itu.

Tjahjo menyatakan bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi. Angka pengangguran juga belum menunjukkan perbaikan dan penurunan yang signifikan. Sementara itu, program-program kesejahteraan rakyat seperti PNPM dan dana BOS masih menggunakan dana utang, belum dana penerimaan mandiri.

”Saya kira, usul tersebut bisa disampaikan lagi saat berakhirnya jabatan beliau pada 2014 sambil kita evaluasi kembali keberhasilannya selama sepuluh tahun pemerintahan ini ke depan,” ujar Tjahjo.

Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menolak menanggapi wacana yang dilontarkan Cides tersebut. ”Soal itu, biar masyarakat saja yang menilai,” katanya setelah salat Jumat di masjid DPR kemarin.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *