PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah dengan banyaknya rencana proyek pembangunan di DKI Jakarta serta daerah lain tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan dia menuding program pembangunan di Ibu Kota seperti “pepesan kosong”.
“Saya kenyang sekali mendengar banyaknya komitmen. Yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI. Luar biasa banyaknya pada 10 tahun belakangan ini. Semuanya pepesan kosong. Tidak jalan. Barangkali di daerah seperti itu juga. Tidak jalan seperti di DKI. Kita tidak mau di master plan hanya komitmen,” kata Presiden di Istana Bogor, Senin (21/2).
Presiden kemarin membuka rapat kerja terkait Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2025. Hadir dalam raker itu adalah antara lain Kabinet Indonesia Bersatu II, lembaga-lembaga terkait bidang ekonomi, direksi BUMN, dan para gubernur.
Presiden SBY meminta seluruh jajarannya membuat rencana induk atau master plan yang konkret dan memiliki sasaran jelas, dilengkapi analisis kuantitatif dan kualitatif, jumlah investasi, serta lapangan kerja yang dapat diserap. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya implementasi pada penyusunan rencana induk.
Pada kesempatan tersebut, Presiden berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dolar AS atau Rp 2.000 triliun.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan, yang dimaksud investor pepesan kosong adalah investor yang tidak melaksanakan janjinya di bidang infrastruktur.
Dia juga menyadari adanya hambatan pembangunan yang berasal dari sejumlah pejabat daerah. Mereka tak melakukan eksekusi karena sejumlah alasan yang tidak substansial. “Ini yang harus dipecahkan,” tambahnya.
Di Balai Kota DKI, Wakil Gubernur DKI Prijanto enggan mengomentari pernyataan SBY itu. Ia justru menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI, Fauzi Bowo. “Tulis, ‘Pada saat ditanyakan ke Wagub, tanya Gubernur saja’,” katanya.
Menurut wagub, soal itu bisa multitafsir dan berbeda tanggapan. Ia mencontohkan dalam hal soal parkir pinggir jalan (on street parking) saja sudah beda. “Jadi yang jawab gubernur, kan yang ikut ke (Istana) Bogor gubernur,” katanya