Presiden perintahkan menteri untuk turun langsung mengatasi berbagai hambatan implementasi master plan pembangunan ekonomi.
Implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan sebulan silam menuai banyak hambatan berupa kurangnya sarana prasarana, pasokan listrik, pertanahan, serta birokrasi yang lambat.
Pernyataan itu dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat koordinasi terbatas yang membahas evaluasi MP3EI, di kantor Sekretariat Negara, di Jakarta, hari ini.
“Potret perekonomian kita debottlenacking masih terjadi, masih ada challange,” kata SBY.
Pertengahan Mei silam, SBY meluncurkan MP3EI yang bertujuan mengundang dan berjalannya investasi besar-besaran untuk jangka menengah dan panjang namun ada kenyataannya masih ada hambatan seperti ketersediaan sarana dan pasokan listrik.
“Saya khawatir kalau tidak kita atur dengan baik, program 10 ribu Megawatt bisa berantakan, demikian pula infrastruktur building,” kata dia seraya meminta menteri terkait untuk turun tangan langsung untuk mengatasi hambatan tersebut.
Mengenai hambatan soal pertanahan, presiden menegaskan agar RUU Pertanahan segera dibahas dengan DPR dan diharakan DPR pun sejalan dengan pemerintah.
“Kalau pertanahan tidak segera tuntas, UU maupun manajemennya ini bisa mengganggu percepatan pembangunan ekonomi kita,” kata SBY.
Selain hambatan-hambatan itu, SBY juga mendapatkan laporan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bahwa birokrasi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan MP3EI berjalan lambat.
“Saya tidak bisa toleransi lagi. Saya minta untuk diselesaikan debottlenacking. Ada yang masih jalankan bisnis as usual, itu tidak baik,” tegas SBY.
Lambatnya birokrasi, kata dia, bisa menurunkan minat swasta yang ingin terlibat aktif mensukseskan MP3EI.
“Saya sudah punya alat untuk mendeteksi, siapa departemen yang hanya bicara dan siapa yang benar-benar bekerja,” kata SBY di depan para menteri-menteri bidang perekonomian.
Pada Rakorsus itu, selain para menteri bidang perekonomian, seluruh anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite Inovasi Nasional (KIN) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga nampak hadir.
Related Posts
