PSMTI dorong anggota terjun ke politik, tapi keluar dari kepengurusan
Dilaporkan: Setiawan Liu
Jakarta, 30 Maret 2022/Indonesia Media – Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) periode (2013 – 2017, 2017 – 2021) David Herman Jaya menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang pengurus terjun ke politik, sebaliknya dianjurkan sehingga konsisten memperjuangkan nasib orang Tionghoa di Indonesia dengan komitmen membangun Bangsa dan Negara Indonesia untuk lebih baik lagi. Tapi setelah terpilih, menjabat pada lembaga eksekutif/legislatif/yudikatif), yang bersangkutan harus keluar dari kepengurusan PSMTI. “Dia kan berjuang untuk kepentingan Tionghoa, serta Bangsa dan Negara. kalau hanya (berkutat) di dalam (lingkungan Tionghoa), siapa yang bisa memperjuangkan nasib kita?. Kami mengakomodasi pengurus, supaya berpolitik karena semua pemerintahan di dunia, basic nya kan politik,” David Herman Jaya (Lin Wan King) mengatakan kepada Redaksi.
PSMTI juga baru sukses menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VII di Makassar, Sulawesi Selatan selama dua hari (20 – 22 Maret). Sejak berdiri pada tahun 1998, dipimpin oleh Brigjen TNI (Pur) Tedy Jusuf, PSMTI semakin kokoh untuk turut serta berpartisipasi pada pembangunan Bangsa dan Negara. Proses perjalanan terdiri dari beberapa fase, dengan berbagai perubahan dan perkembangannya. Fase yang sekarang ini, termasuk hasil rumusan Munas VII, anak-anak warga Tionghoa harus berpendidikan minimal tingkat perguruan tinggi/universitas. PSMTI juga terus meningkatkan kesadaran ber-Masyarakat, ber-Bangsa dan ber-Negara secara berkelanjutan dan berkesinambungan. “Tapi (misi) dengan memberi manfaat bagi Bangsa dan Negara bidang social, budaya, pendidikan, kemasyarakatan dan ekonomi, khususnya ekonomi mikro. Kami memilih ekonomi mikro, bukan makro dengan pertimbangan bahwa tidak semua orang Tionghoa kaya raya,” kata Presiden Direktur PT Mekar Armada Jaya.
Munas diikuti oleh sekitar 800 peserta dari berbagai daerah, dan terpaksa membatasi karena pertimbangan protocol kesehatan. Pada Munas VII, panitia dan peserta membahas berbagai program kerja, AD/ART, tanggung-jawab Ketua Umum David Herman Jaya selama empat tahun (2017 – 2021). Laporan pertanggungjawaban dikategorikan ‘luar biasa’ karena diterima oleh seluruh pengurus tingkat DPD (Dewan Pimpinan Daerah), DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tanpa catatan, kecuali (catatan) ‘Terima Kasih’. Hasil Munas juga memilih ketua umum yang baru, yakni Wilianto Tanta dari DPD Sulawesi Selatan yang kebetulan juga tuan rumah Munas. Wilianto Tanta terpilih secara aklamasi. “Pada pemilihan, ada calon-calonnya seperti Richard Tan, Kamil Setiadi (mantan sekretaris umum PSMTI periode 1998 – 2009), Eddy Hussy (ketua DPD Kepulauan Riau/Kepri), dan Wilianto Tanta sendiri. Munas berlangsung cukup seru karena dihadiri dari 26 pengurus wilayah (tingkat provinsi). Empat pengurus wilayah (tingkat provinsi), SK belum diperpanjang, dan mereka juga tidak hadir. Munas juga dihadiri 174 pengurus tingkat kabupaten/kota, dari keseluruhan 204 (kepengurusan tingkat kabupaten/kota). Wilianto terpilih secara aklamasi, dan sekarang tim formatur sedang menyusun kepengurusan,” kata pria kelahiran Magelang, 5 Maret 1952. (sl/IM)