PSI Usai Kasus Edhy: Penyegaran Kabinet Layak Dilakukan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai saat ini menjadi momen yang tepat untuk merealisasikan rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Diketahui, wacana reshuffle kabinet mencuat ke publik usai Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“PSI berkeyakinan, penyegaran kabinet layak dilakukan. Nasib bangsa ini jauh lebih penting daripada dua atau tiga menteri yang tidak berkinerja baik,” kata Wakil Sekjen PSI, Danik Eka Rahmaningtyas melalui keterangan tertulis, Jumat (27/11).

Apalagi, lanjut Danik, saat ini Indonesia berada di tengah pandemi virus corona (SARS-CoV-2) yang tak kunjung usai. Dampak wabah juga bakal membawa Indonesia ke situasi krisis ekonomi.

Oleh sebab itu, menurut dia, para menteri seharusnya mengambil peran untuk membantu Presiden Joko Widodo keluar dari situasi tersebut.

“Kecepatan dan ketepatan tindakan mereka diperlukan. Jika mereka lambat dan bertindak tidak tepat, potensi Indonesia masuk krisis akan lebih besar,” terang Danik.

Kata dia, PSI bahkan sudah menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan penyegaran kabinet sejak 18 Mei lalu. Menteri yang dinilai tidak sigap dan lambat beradaptasi dengan situasi pandemi selayaknya diganti.

Kendati demikian, Danik menekankan keputusan reshuffle kabinet tetap menjadi hak prerogatif Presiden.

 

 

“PSI menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Jika itu dilakukan pasti dengan pertimbangan matang demi kebaikan dan keselamatan bangsa,” papar Danik.

Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Setelah menyandang status tersangka, Edhy langsung ditahan KPK.

Edhy kemudian resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Jokowi, Kamis (26/11). Saat ini, jabatannya diisi sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.( CNN / IM )