Program “Light Rapid Transit” Ditolak DPRD, Basuki Santai


Rencana pembangunan transprtasi massal berbasis light rapid transit (LRT) dengan menggunakan APBD DKI ditolak oleh DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak masalah dengan penolakan tersebut.

“Kalau ditolak kita bisa ngajuin ke swasta,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (19/12).

Diakuinya, rencana pembangunan LRT masih berupa usulan saja. Belum ada kajian dan detailenginering design (DED).

“Paling mereka nilai ini baru pemikiran saja. Namanya juga belum ada kajian dan DED,” ujarnya.

Usulan pembangunan LRT diajukan karena jalur transportasi massal tersebut sudah ada. Yaitu jalur monorel yang telah dibangun PT Jakarta Monorail, tetapi sampai saat ini perusahaan tersebut tak kunjung mewujudkannya sejak mangkrak pada tahun 2007.

Karena itu, Basuki berpikir daripada dibiarkan mangkrak begitu saja tiang-tiang monorel itu, lebih baik Pemprov DKI ambil alih untuk membangunnya sendiri.

“Koridor sudah ada. Jadi kita hanya berpikir kenapa nggak bangun sendiri. Tahun ini kan jangka panjang. Kalau kerja sama dengan swasta kan, memang barang (LRT) dapat tapi untuk properti kita nggak untung. Logikanya kalau swasta mau kenapa kita nggak mau kerjain sendiri,” tuturnya,

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah membahas rencana penganggaran proyek Light Rail Transit di APBD Jakarta tahun 2015. Namun setelah pembahasan yang cukup panjang, Banggar menolak untuk menganggarkan rencana proyek tersebut karena alasan konsep pembangunan LRT yang belum jelas. Setidaknya untuk saat ini.

Rapat yang digelar kemarin, Kamis (18/12), diawali dengan pemaparan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Suhodo mengenai keunggulan dari LRT, rencana pembangunan, hingga anggaran yang dibutuhkan.

Pertanyaan demi pertanyaan dari anggota dewan bermunculan. Beberapa hal yang dipertanyakan adalah kesiapan desain, keberadaan analisa dampak lingkungan (amdal), dan kebutuhan anggarannya.

Salah satu anggota dewan yang protes anggota yakni dari Fraksi Nasdem Bestari Barus. Dia mempertanyakan kesiapan rencana proyek Pemprov DKI yang ingin langsung menganggarkan proyek yang nilainya lebih dari Rp 7 Triliun tersebut.

“Bagaimana amdalnya, DED (detail engineering design), bagaimana PSO-nya (public service obligation-red). Terus bagaimana dengan pembagian tugasnya di Pemprov. Harus jelas,” tanya Bestari.

Dia mengusulkan lebih baik dalam tahun anggaran 2015 dialokasikan anggaran untuk kajian saja sebesar Rp 1 miliar. Namun untuk anggaran pembangunan LRT ditunda hingga ada kajian, DED, amdal dan PSO

“Kalau menganggarkan pembangunan, mungkin tidak. Tapi kita kasihlah Rp 1 miliar untuk kajian,” ujarnya.

Di akhir rapat Banggar, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI sekaligus Wakil Ketua DPRD asal Fraksi PKS, Triwisaksana menyatakan Pemprov DKI harus melengkapi semua data dan konsep pembangunan LRT. Supaya dapat dipelajari lebih merinci oleh Banggar.

“Kita minta Pemprov DKI untuk melengkapi semua data-data yang ada. Supaya bisa kita pelajari,” kata Triwisaksana.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

17 thoughts on “Program “Light Rapid Transit” Ditolak DPRD, Basuki Santai

  1. James
    December 20, 2014 at 8:49 pm

    Maju terus Ahok demi Jakarta Baru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *