Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membangun proyek transportasi massal kereta ringan (light rail transit/LRT) tetap berlanjut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Syarief, tak mau menanggapi banyak.
”Suka-suka dia (Ahok) ajalah,” katanya saat ditemui Tempo di gedung DPRD, Rabu, 20 Mei 2015.
Menurut Syarief, selama proyek LRT tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, proyek ini tak ada urusannya dengan Dewan. Pandangan dia tetap sama, proyek LRT seharusnya tak dijalankan jika belum ada kajian teknis atau detail engineering design (DED).
”Jika nantinya Ahok memutuskan gunakan APBD, kami kritik,” kata Syarief.
Proyek LRT direncanakan dibangun mulai akhir tahun ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, mengatakan dana proyek ini berasal dari penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 1 triliun dan pihak ketiga, yaitu pemenang lelang yang akan dibuka pada Juni mendatang.
Sebelumnya, DPRD DKI menolak rencana pembangunan LRT karena tak ada konsep penataan transportasi makro yang jelas. Selain itu, anggota Dewan khawatir pihak ketiga yang menang tender tak dapat menyelesaikan proyeknya, seperti PT Jakarta Monorail yang gagal membangun transportasi massal monorel.
Related Posts
