Pemerintah DKI Jakarta berencana membangun sarana transportasi Light Rapid Transit (LRT), pada 2015. Pembangunan koridor pertama LRT yang menghubungkan Kebayoran Lama-Kelapa Gading, diperkirakan menelan dana hingga Rp 9,3 triliun.
Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi Sutanto Soehodho mengatakan ada beberapa skema untuk membangun LRT. Pertama, Pemerintah DKI mendanai semua pembangunan serta mengelolanya. Namun, Sutanto sangat menyayangkan jika tidak ada peran swasta. “Saya pikir perlu ada peran swasta,” ucap Sutanto, Jumat, 19 Desember 2014.
Opsi kedua, Sutanto menjelaskan, dengan mengikutsertakan swasta. Pemerintah DKI hanya membangun infrastrukturnya, seperti bangunan depo, halte, rel kereta, jalan layang, dan lainnya. Sutanto mencontohkan, dalam pembangunan koridor Kebayoran Lama-Kelapa Gading, pemerintah kebagian membangun infrastruktur sebesar Rp 7,5 triliun dari APBD. Sisanya, pengadaan kereta sekitar Rp 1,7 triliun diserahkan ke swasta.
Swasta, Sutanto melanjutkan, akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket. “Jadi pemerintah tidak perlu mensubsidi tiket,” katanya. Untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan pemerintah, Sutanto berujar, DKI bisa menerbitkan obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk ditawarkan ke publik melalui penawaran umum di pasar modal.
Selain menerbitkan obligasi, ia menambahkan, pemerintah juga bisa menaikkan koefisien lantai bangunan. “Semakin tinggi bangunan maka pajaknya semakin besar,” ucapnya.
Berikut estimasi biaya koridor Kebayoran Lama-Kepala Gading yang akan dibangun selama 3 tahun:
– Pembangunan infrastruktur kereta api: Rp 6,014 triliun
– Pengadaan tanah: Rp 894 miliar
– Pembangunan depot, workshop, dan kantor: Rp 362 miliar
– Pembangunan stasiun dan fasilitas pendukung: Rp 325 miliar
– Pengadaan kereta api: Rp 1,7 triliun
Related Posts
