Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri masih terbuka lebar jika Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Sutarman menggantikan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
“Soalnya, Sutarman berada di garda terdepan ketika lembaga antikorupsi menggeledah gedung Korlantas dalam kasus simulator,” ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat, Sabtu (28/9).
Gandi mengatakan, tidak ada prestasi yang menonjol Sutarman selama memimpin Polri. Sebaliknya, banyak kasus yang belum diungkap selama jenderal itu menjabat sebagai Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya.
“Pengangkatan Sutarman sebagai Kapolri sarat dengan kepentingan politik. Ini juga berkaitan dengan pengangkatan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Meski itu hak prerogatif Kepala Negara, pengangkatan ini perlu dipertanyakan,” katanya.
Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih bisa meninjau kembali dalam mengajukan calon pengganti Timur Pradopo. Jangan sampai Presiden menambah daftar panjang perseteruan antarlembaga.
“Perseteruan antara Polri dengan KPK justru terjadi di era kepemimpinan Presiden SBY. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan sebelumnya, koordinasi antarsesama lembaga tersebut justru berjalan mulus,” jelasnya.
Ditambahkan, kriteria pengangkatan Sutarman menjadi Kapolri oleh Presiden SBY sangat rawan kepentingan. Langkah Sutarman untuk menjalani fit and propertest di Komisi III DPR, dipastikan berjalan mulus.
“Pengangkatan ini memang sudah diprediksi jauh hari sebelumnya. Dari awalnya, Kompolnas sudah bermanuver, dan seakan menonjolkan orang bersangkutan. Hal yang dikhawatirkan, KPK tetap menjadi sasaran penggembosan,” imbuhnya.
Gandi pun menilai Ruhut tidak pantas menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. Meski Partai Demokrat mempunyai hak untuk mengangkat Ruhut, namun kepentingan negara seharusnya menjadi perhatian Ketua Umum Partai Demokrat.
“Selain terkesan tidak mempunyai etika, Ruhut justru saat berbicara sering membuat orang tertawa. Lembaga DPR bukan tempat orang berlawak – lawak melainkan untuk mengurusi dan mewakili rakyat,” sebutnya
Related Posts
