Rapat perdana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019), diwarnai dengan perdebatan.
Seusai memaparkan program kerjanya, Prabowo sempat berdebat dengan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal postur anggaran di Kementerian Pertahanan. Awalnya, anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020 sebesar Rp 131 triliun.
Pasalnya, proyeksi tersebut tercantum dalam kertas pemaparan yang diterima oleh seluruh anggota Komisi I. Namun, tidak dijelaskan oleh Prabowo secara lisan.
Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner.
Jadi dukungan anggarannya seperti apa. Karena di sini ada, tolong disampaikan,” ujar Effendi. Baca juga: Saat Prabowo dan Politisi PDI-P Berdebat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan… Anggota Komisi I dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha memprotes permintaan Effendi tersebut.
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan rapat dengan Kapoksi, pemaparan terkait anggaran akan dilakukan secara tertutup. Pernyataan Tamliha itu disetujui oleh Prabowo. “Saya kira demikian.
Saya katakan mengenai yang rinci, bersifat teknis dan anggaran saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan, kita akan bahas,” ucap Prabowo.
Pernyataan itu kemudian disanggah oleh Effendi. Menurut dia, Prabowo seharusnya menyampaikan seluruh program kerja, termasuk dukungan anggarannya. “Selazimnya, Menhan itu menyampaikan apa yang menjadi program kerja, termasuk dukungan anggarannya.
Bahwa nanti misalnya kita ingin bahas ini tertutup, ya itu kesepakatan kita. Tapi di bahan ini sudah terbuka,” kata Effendi.
Prabowo menimpali, “terbuka kepada Komisi I, tapi kita tidak terbuka kepada umum”.
Prabowo menjelaskan, sebenarnya dirinya tidak keberatan apabila diminta untuk memaparkan proyeksi anggaran. Namun hal itu sangat terkait dengan kesiapan dan kemampuan negara dalam bidang pertahanan.
Sementara, kemampuan negara dalam bidang pertahanan tidak boleh disampaikan secara terbuka. “Begini Saudara Effendi, soal anggaran terbuka. Tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka.
Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran,” ucap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. Tidak Terbuka Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Adian Napitupulu, juga larut dalam perdebatan itu.
Adian mengatakan, permintaan Effendi sangat sederhana, yakni meminta Prabowo membacakan bahan pemaparan terkait anggaran yang sudah dibagikan oleh kepada anggota Komisi I. “Yang diminta oleh Pak Effendi ini sederhana, apa yang sudah dipaparkan di sini, dipaparkan saja secara lisan.
Bahwa pendalaman kita buat tertutup ini tidak persoalan. Ini kan lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan, enggak mau disampaikan,” kata Adian.
Kendati demikian, hingga rapat kerja digelar secara tertutup, Prabowo enggan untuk memaparkan proyeksi anggaran Kementerian Pertahanan. Prabowo menekankan bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia.
Ia mengaku, tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Prabowo hanya memastikan Pemerintah akan bertanggungjawab dalam menggunakan anggaran.
Jadi saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu.
Jadi itu sikap saya. Kalau mau diulangi saya siap. Kan kita sudah tahu anggarannya, Rp 131 triliun, komponennya juga sudah tahu. Kalau diminta saya siap,” kata Prabowo.
“Tapi kalau saya merasa ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kami bersedia bicara kepada saudara-saudara apa saja, secara tertutup saya bersedia.
Mohon maaf saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka,” lanjut dia. Salah Paham Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai, perdebatan di antara Prabowo dan Effendi Simbolon terjadi hanya karena salah paham.
“Sebenarnya itu kesalahpahaman saja,” ujar Fadli saat ditemui di sela rapat kerja. Menurut Fadli, Prabowo berharap pembahasan mendalam soal anggaran dilakukan secara tertutup bersama seluruh anggota Komisi I
Pembahasan dilakukan secara tertutup karena sektor pertahanan merupakan isu yang sensitif dan termasuk dalam rahasia negara. “Maksudnya Pak Prabowo, kalau postur anggaran diperuntukkan tadi sudah jelas tapi pendalamannya terhadap anggaran itu diharapkan pembicaraan itu tertutup.
Soal pertahanan ini sensitif,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Menurut Fadli, setelah rapat digelar secara tertutup, Prabowo memaparkan postur anggaran secara bebas ke seluruh anggota Komisi I yang hadir.
“Dan itu tadi setelah rapat dilakukan secara tertutup Pak Prabowo jauh lebih bebas berbicara dan rekan-rekan anggota juga cukup banyak,” kata Fadli. ( Mdk / IM )
Related Posts
