PDIP dorong Menteri Rini dicopot karena jadi beban pemerintah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) menyambut baik jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet jilid dua. Adapun menteri-menteri yang layak dicopot adalah mereka yang kinerja, koordinasi dan loyalitasnya rendah terhadap pemerintah.

“Alangkah berisiko ketika suatu kementerian dipimpin menteri sudah memiliki otoritas pembiayaan negara tinggi, dan dia sendiri yang mengaturnya. Jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan besar di situ,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).

Politikus PDIP itu memberi sinyal kuat bila menteri yang layak diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, penguatan tim kabinet kerja, perencanaan dan pembiayaan pembangunan tak terlihat dalam kementerian tersebut.

“DPR sudah memberi beberapa sinyal, terutama menyangkut penguatan tim, PMN pada BUMN yang jelas-jelas tak menjadi prioritas dalam pemerintahan. Alangkah berisikonya ketika suatu kementerian yang dipimpin menteri yang pembiayaan negara tapi dikelola dirinya sendiri,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Andreas, kewenangan untuk melakukan reshuffle kabinet adalah sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi. Sebagai partai pendukung utama, PDIP sebatas memberikan masukan-masukan kepada presiden.

“Saya punya 3 hal catatan, menteri itu harus punya kinerja yang ingin dicapai pemerintah secara teamwork. Dia harus loyal terhadap presiden, dia harus punya koordinasi, ini yang paling lemah. Saya setuju 3 aspek ini,” jelas Andreas.

“Nah saya kira dari sini kita melihat, kalau 1 menteri kurang kinerja bisa diperbaiki, kalau kurang loyal bisa diperbaiki, koordinasi bisa diperbaiki, kalau ketiga-tiga ini tak memenuhi semua ya diposkan lah di tempat yang lain, untuk apa diangkat jadi menteri, justru mengganggu kinerja pemerintah,” tandasnya.( Mdk / IM )