Paripurna DPR Diwarnai Penolakan Finger Print

“Penerapan finger print melecehkan anggota, seakan integritas diragukan,” kata anggota DPR

Rapat paripurna DPR hari ini diwarnai interupsi soal absensi sidik jari ataufinger print oleh sejumlah anggota DPR yang menolak penerapan sistem itu di DPR. Mereka menilai, sistem finger print melecehkan anggota dewan.

“Saya bukan termasuk anggota yang suka titip absen. Tapi penerapan finger print dalam rapat paripurna adalah keputusan reaktif yang cenderung melecehkan anggota, seakan integritasnya diragukan,” kata anggota Fraksi PDIP Indah Kurnia dalam interupsinya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2011.

Absensi finger print yang bisa menghabiskan dana sampai Rp4 miliar, menurut Indah tak sebanding dengan efektivitasnya. Ia menjelaskan, anggota DPR tidak bisa dinilai dari kehadiran fisiknya dalam suatu rapat saja, tapi dari kinerjanya selaku anggota DPR.

“Kami di sini kan rekruitmennya melalui partai politik. Jadi pertanggungjawabannya ada di fraksi dan konstituen di daerah pemilihan masing-masing,” tegas Indah. Ia melanjutkan, kalau setelah lima tahun di DPR kinerja mereka selaku anggota dewan dinilai tidak bagus, maka masyarakat bisa langsung menghukum mereka.

“Kalau kami dianggap tidak berguna, maka mereka bisa mem-punish kami dengan tidak memilih kami lagi,” kata dia. Interupsi Indah ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang paripurna DPR.

Priyo menjelaskan, penerapan absensi finger print sebetulnya niat baik dari pimpinan untuk mengontrol efektivitas dan kedisiplinan anggota dewan. “Tapi kalau menimbulkan persepsi anggota DPR seperti karyawan, maka kami akan mengundang ketua-ketua fraksi untuk membahas masalah ini,” terang politisi Golkar ini. Apapun, ia menambahkan, sistem kerja di DPR memang berbeda dengan karyawan-karyawan kantoran pada umumnya.

Pembahasan soal finger print ini akhirnya diminta dihentikan oleh Aria Bima, rekan sefraksi Indah Kurnia. “Saya sepakat pertanggungjawaban kami kepada publik dan partai. Tapi jangan bicara soal absen ini dalam rapat ini, memalukan,” kritik Aria. Menurutnya, soal gedung, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota dewan tidak lagi substantif untuk dibicarakan.

“Lebih baik DPR mengurus soal Papua, berkumpul dengan masyarakat Papua agar Papua tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Aria. Hal ini pun disetujui oleh pimpinan sidang, yang langsung mengakhiri bahasan soal absensi finger print.