Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI mendukung tindakan pemerintah untuk mengeksekusi mati para gembong narkoba. Pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan melaksanakan eksekusi mati untuk gembong narkoba di tengah tekanan sejumlah negara.
“Saya selaku Panglima TNI beserta jajaran memberikan support kepada pemerintah dalam memberi tindakan hukuman mati kepada pelaku, bandar dan
pengedar, jangan ragu-ragu harus dilaksanakan”, ujar Jenderal TNI Moeldoko.
Hal tersebut dikatakannya saat membuka seminar dan dialog ‘Pemantapan Wawasan Kebangsaan VII’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Resimen
Mahasiswa Indonesia (IARMI), bertempat di Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu (21/2/2015).
Menurut Moeldoko, pemerintah saat ini berperang dengan narkotika yang menghancurkan hidup banyak orang. Dia menyebut setiap hari, ada 50 orang
Indonesia meninggal akibat narkotika
Sebelumnya diberitakan, TNI memangdiminta Kemenkum HAM untuk mendirikan pos dan menyiagakan pasukan di Nusakambangan. Hal itu dilakukan untuk
pengamanan eksekusi terpidana mati gelombang dua yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, WN Australia dan sejumlah terpidana mati lainnya.
“Kemenkum HAM meminta kepada Panglima TNI untuk mendirikan pos dan sejumlah pasukan di sana dan kita sedang melakukan di sana,” ujar Moeldoko
terpisah.
Eksekusi terpidana mati gelombang dua ditunda dilakukan hingga 3 minggu atau sebulan lagi di Nusakambangan. Wapres JK memastikan penundaan itu
bukan karena tekanan PM Australia Tony Abbott. Jaksa Agung M Prasetyo juga menyatakan, penundaan dilakukan agar persiapan eksekusi matang.
Related Posts
jangankan Hukuman Mati bagi Gembong Narkoba TNI Mendukung, Membantai Rakyat Papua saja Berani kok !!! ada Penundaan ?? apa kagak salah tuh ??? ada kabar burung alias gossip bahwa bulan Depan adalah Genapnya 10 tahun Sukamaran dan Andrew dalam Penjara, bilamana waktu itu terlewati maka Eksekusi Tidak Dapat di Laksanakanwah ini rupanya ada Udang diBalik Batu !!! jadi kemungkinan Pemerintah Indonesia ada Alasan untuk Membatalkan Hukuman Mati itu, padahal menurut kabar bahwa Jokowi sudah Menyatakan Tidak Ada Pengunduran kepada Menlu Julie Bishop, he he gejala Hukum di Indonesia dibuat Mainan