Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun, dari 58,3 persen pada Oktober 2005 menjadi 41,6 persen pada Juni 2011.
Peneliti LSI Adjie Alfaraby, mengatakan hal itu kepada pers di Jakarta, Minggu, dan menambahkan hasil survei persepsi opini publik tersebut menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir terdapat penurunan sekitar 17 persen atas kepercayaan terhadap KPK.
Survei tersebut menggunakan dua metode penelitian yaitu pertama riset kuantitatif yang diawali pengumpulan data pada Juni 2011 menggunakan metode “multistage random sampling”, dengan melakukan wawancara tatap muka dengan kuesioner kepada 1.200 responden dan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.
Kedua, survei itu menggunakan metode riset kualitatif yaitu wawancara mendalam, dan media analis sejak bulan Juli dan Agustus 2011.
LSI juga menemukan bahwa responden yang puas atas penanganan KPK terhadap kasus korupsi Sesmenpora sebanyak 29,7 persen, sedangkan yang tidak puas mencapai 46,3 persen responden, dan yang tidak menjawab 24,0 persen.
Adjie mengatakan, hasil survei kepercayan publik atas KPK terhadap kasus umum yang tidak berhubungan tokoh atau partai yang berkuasa pada Oktober 2005 mencapai 59,1 persen, atau masih sama dengan hasil survei pada Juni 2011 yaitu 59 persen.
Namun, untuk survei kepercayaan publik atas KPK terhadap kasus yang berhubungan dengan tokoh atau partai yang berkuasa pada Oktober 2005 mencapai 58,3 persen, sedang survei yang sama pada Juni 2011 hanya 41,6 persen.
Menurut Adjie, dari survei tersebut, ada empat alasan tentang penurunan tingkat kepercayaan atas KPK, yaitu adanya penurunan keberanian oleh KPK dalam penanganan korupsi khususnya yang berhubungan dengan penguasa.
Kemudian, pimpinan KPK dipandang atau dipersepsikan sudah tersub-ordinasi oleh kekuasaan, sebagai contoh kasus Century, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya.
KPK dipersepsikan diliputi “mafia hukum”, serta pimpinan KPK dipersepsikan “main mata” dengan kelompok tertentu, sehingga penanganan korupsi dinilai responden masih tebang pilih.
Adjie menambahkan, atas hasil survei itu LSI mengusulkan agar indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency International (TI) menjadi ukuran jika ingin membubarkan KPK. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2010 pada angka 2,8 (korupsi masih tinggi), sedang Singapura pada angka 9,3.
LSI juga merekomendasi agar pimpinan baru KPK harus menunaikan kembali tingkat kepercayaan publik melalui prestasi
KPK Lemah Karena Pimpinannya
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, melemahnya fungsi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini bukan karena adanya serangan balik dari koruptor tapi dari kinerja pimpinan dan pejabat di internal KPK.
“Disadari atau tidak, pimpinan dan pejabat di KPK telah melemahkan peran institusi pemberantasan korupsi itu,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (7/8).
Menurut dia, klaim mengenai adanya serangan balik dari koruptor merupakan alibi yang dibuat untuk menutup-nutupi perilaku pejabat di KPK.
Anggota Komisi III DPR RI ini membenarkan adanya kemarahan dari para koruptor terhadap KPK, tapi bukan kemarahan para koruptor itu yang membuat KPK menjadi lemah.
“Perilaku pejabat di KPK yang menempatkan institusi penegak hukum ini selalu berada dalam bayang-bayang tekanan, baik tekanan dari penguasa, kekuatan politik maupun tekanan dari institusi penegak hukum lain,” katanya.
Bambang menambahkan, peristiwa yang terjadi di balik drama “Cicak versus Buaya” menggambarkan bagaimana KPK harus berada di bawah tekanan pihak lain.
Karena itu, Bambang berharap, momentum seleksi calon pimpinan KPK saat ini ini bisa mendorong pemerintah dan DPR RI melakukan koreksi atas mekanisme penetapan calon pimpinan KPK, agar publik tidak curiga bahwa pemerintah dan DPR punya kepentingan terselubung.
Ia mengusulkan pemerintah dan DPR RI menyertakan partisipasi pihak ketiga yang independen untuk turut menelaah kelayakan dan kepatutan setiap figur calon pimpinan KPK.
“Kalau ingin mewujudkan KPK yang kuat dan independen, kepemimpinan KPK harus dipercayakan kepada figur yang memiliki reputasi baik dan integritasnya sudah teruji oleh publik, bukan hanya diuji oleh Pansel bentukan pemerintah,” katanya.
Bambang mengusulkan, hendaknya Pansel calon pimpinan KPK jangan lagi mengajukan orang-orang yang berpotensi akan memiliki masalah hukum.
Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau kesediaan penguasa dan kekuatan politik untuk berhenti melakukan intervensi terhadap KPK.
Jika ada oknum KPK yang bermasalah, kata dia, jangan lembaga KPK yang disandera.
“Penyanderaan oleh penguasa dan kekuatan politik itulah yang sebenarnya menjadi sumber masalah pelemahan KPK,” kata Bambang.
KPK Harus Utamakan Kasus-kasus Besar
Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Didi Irawady Syamsuddin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengutamakan penanganan kasus-kasus besar. Sehubungan dengan itu, pimpinan KPK harus memiliki keberanian dan nyali yang lebih.
“Pimpinan KPK harus punya nyali lebih, sehingga bisa memberangus koruptor dari hulu ke hilir, bisa menyelamatkan uang rakyat sebanyak mungkin. Sehingga, kepercayaan publik makin meningkat,” kata Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Senin (8/8)
Anggota Komisi III DPR ini melanjutkan, fokus utama pimpinan baru KPK adalah kejahatan luar biasa seperti mafia pajak, mafia pertambangan, penebangan hutan ilegal, dan mafia anggaran. Termasuk, kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Didi berharap, ke depannya lembaga antikorupsi dipimpin oleh sosok yang tegas, berani, independen, bersih dari kasus hukum, dan bebas dari kepentingan.
“Dalam arti dia tidak membawa kepentingan politik apa pun yang membuat pimpinan KPK rawan konflik,”
Related Posts
