Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sistem pemilihan kepala daerah langsung masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada akan dibahas lebih mendalam.
“Pilkada langsung sudah berjalan 10 tahun dan masyarakat sudah terbiasa dengan itu tapi ada sejumlah masalah yang harus kita perbaiki. Pemilihan langsung juga ada masalahnya bukan berarti tidak ada masalah,” kata Gamawan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (16/9).
Dia pun mengaku sudah menyerahkan masalah RUU ini kepada DPR sebagai lembaga legislatif. Meskipun demikian mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengaku banyak masyarakat yang menolak soal usulan pilkada langsung ini.
“Banyak masyarakat demo tapi itu jadi masukan. Biasa kan ada yang menolak dan ada yang mendukung itu sah saja,” imbuhnya.
Ketika ditanya soal sikap Presiden SBY yang mengatakan mengatakan ingin menjaga cara pemilihan kepala daerah secara langsung, Gamawan menegaskan hal itu bukan sikap pemerintah melainkan sikap pribadi SBY dan sebagai ketua partai.
“Pernyataan SBY yang saya lihat di Youtube itu pernyataan beliau sebagai ketua Partai Demokrat,” tegasnya.
Dia pun mengaku sebelum memutuskan sesuatu, Kemendagri akan mendengar semua masukan dari semua pihak terkait kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sistem.
“Kami mendengar masukan soal kekurangan pemilihan langsung dan tak langsung. Kalau ada alternatif seperti pemilihan tak langsung, apa sama kaya orde baru (orba) dulu itu akan mengalami sejumlah perbaikan,” jelasnya.
Related Posts
pada pokoknya biarlah Rakyat yang Memilih bukan DPR, karena selama ini DPR Tidak Menjalankan Kehendak Rakyat
Para DPR dari koalisi merah putih itu macam sudah tidak ada kerjaan saja. Urusi sesuatu yang tidak mendesak untuk dipikirkan dan dikemelutkan. Kita semua sudah final bahwa era reformasi dengan persetujuan bersama bahwa Pilpres dan pilkada dipilih langsung oleh rakyat, kenapa para politisi negeri ini selalu mengotak-atik sesuatu yang sudah menjadi kehendak bersama. Dengan alasan dan alibi aneka macam mereka seakan memaksakan kehendaknya untk merebut merompak hak rakyat. Pdhl kita sbgai rakyat awampun tahu, tindakan mereka itu sebenarnya hanya dilandasi penguasaan di parlemen karena kekecewaan kekalahan partai koalisi pada pilpres. Kalo hanya sekedar biaya tinggi, bentrok antar warga, politik uang atas efek dari Pilkada langsung khan masih bnyk solusi jitu utk selesaikannya. Dgn pemilhan elektronik (e-Voting) bisa selesaikan dari biaya tinggi serta dari tahun ke tahun telah membuat kedewasaan rakyat trhadap pilihannya sehingga bentrok antar warga niscaya akan hilang dgn sendirinya. Masalah politik uangpun pilkada tak langsung hanya menjadi pergantian transakasi dri (kandidat – rakyat) menjadi transaksional tingkat tinggi antara kandidat dgn DPRD.
Indonesia mau balik lagi jadi orba.MAkin hancur iya nantinya.