Tol laut, ‘makhluk asing’ yang diperekenalkan oleh Presiden Joko Widodo itu, kini mulai
menampakkan wujudnya. Ia bukan lagi dongeng yang membingungkan benak dan membuat
kening berkerut.
Paling tidak, begitulah yang disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya
Rizal Ramli, usai menggelar Rakor tentang Tol Laut, di kantornya, Senin (30/5). Rakor
dihadiri para pejabat dari kementerian dan lembaga terkait. Mereka antara lain Menteri
Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri
Brojonegoro, pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Bea
dan Cukai, Kementerian Pariwisata, Dirut PT Pelni (Persero), dan lainnya.
“Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi sudah berada pada track yang benar. Dampaknya
juga bagus, khususnya dalam hal penurunan harga di beberapa daerah. Tentu saja, masih
ada kekurangan di sana-sini. Untuk itulah Kemenko Maritim dan Sumber Daya bersama
kementerian dan lembaga terkait terus berusaha menyempurnakannya,” ujar Rizal Ramli.
Buat sebagian besar kita, bisa jadi tol laut masih terasa asing. Baiklah, sebelum kita bicara
panjang lebar, berikut latar belakang konsep tol laut yang digadang-gadang Presiden.
Konsep tol laut lahir dari kenyataan, bahwa selama ini banyak orang memandang laut
sebagai pemisah daratan. Perspektif ini berakibat kita kurang memanfaatkan kekuatan dan
kelebihan laut. Padahal, dengan mengubah cara pandang seperti ini, kita bisa melihat laut
justru sebagai pemersatu belasan ribu pulau yang dimiliki Indonesia.
Cara pandang seperti ini akan menjadikan seluruh daratan dan lautan wilayah Indonesia
sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Cara pandang inilah yang melahirkan gagasan
tentang tol laut. Konsep ini sekaligus menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa
maritim.
Membentang 5.000 km
Pada dasarnya, konsep tol laut yang dimaksud Jokowi adalah suatu jaringan transportasi laut
dengan kapal atau sistem logistik kelautan, yang melayani tanpa henti dari Sabang hingga
Merauke. Sebuah jalur yang membentang sejauh 5.000 kilometer. Ulangi, 5.000 km. Ini
bukan jarak yang main-main, karena ia setara dengan seperdelapan keliling bumi. Dengan
begitu, roda perekonomian bisa bergerak secara efisien dan merata. Dengan konsep tol laut,
akan ada kapal-kapal besar yang hilir-mudik di laut Indonesia. Ujung-ujungnya biaya logistik
menjadi murah.
Sebagai sebuah gagasan, tol laut memang dahsyat. Konsep ini kian menemukan justifikasi,
mengingat Indonesia adalah negara maritim. Lebih dari 2/3 wilayah kita adalah lautan.
Maka, apa yang disampaikan Jokowi pada pidato kenegaraan pertamanya usai dilantik di
Gedung DPR/MPR RI, Senin (20/10), menemukan pembenarannya. Saat itu, dalam
pidatonya, dia menyatakan bangsa Indonesia sudah terlalu lama melupakan pentingnya
pembangunan dan memajukan sektor maritim.
“Kita terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera. Kita akan mengembalikan
semua. Saya berjanji akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim
dengan memanfaatkan laut, teluk, dan selatnya,” katanya.
Penurunan harga
Adalah tugas para menteri sebagai pembantu Presiden untuk mewujudkan visi sang bos.
Tapi seperti yang Riza Ramli sampaikan sebelumnya, bahwa dalam tataran praktik, tol laut
selain membuahkan hasil positif, juga masih menyimpan beberapa kelemahan.
“Program tol laut sangat penting untuk menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok,
khususnya di daerah-daerah tertentu tujuan tol laut. Faktanya, setelah berjalan beberapa
bulan, tol laut terbukti berhasil mengurangi disparitas harga,” ungkap Rizal Ramli.
Perbandingan Harga Komoditas di Namela, Kabupaten Buru
No Komoditas Satuan Angkutan
1 Beras kg 13.000 10.100 22%
2 Bawang merah Kg 50.000 40.000 10%
3 Gula pasir Kg 15.000 10.800 18%
4 Minyak goreng curah Lt 15.000 12.700 15%
5 Tepung terigu Kg 11.000 7.850 29%
6 Daging ayam ras Kg 50.000 36.000 28%
7 Telur ayam ras Kg 45.000 23.000 49%
8 Tripleks Lembar 65.000 54.000 17%
9 semen Zak 72.000 56.000 22%
Terkait kelemahan yang masih ada, Rizal Ramli telah memerintahkan Kementerian
Perhubungan dan PT Pelni untuk melakukan studi pola kebutuhan angkutan kapal di masa
depan. Selain menyangkut ukuran kapal yang disesuaikan, peruntukannya pun harus
ditingkatkan agar bisa multi fungsi. Misalnya, agar lebih berdaya guna, perlu dijajaki
kemungkinan memodifikasi kapal yang bisa mengangkut penumpang reguler dan turis turis
manca negara dan kontainer. Khusus kontainer, dibagi lagi menjadi kontainer barang dan
kontainer pendingin (container reefer) yang antara lain untuk mengangkut ikan.
Selain itu, untuk mengoptimalkan muatan, Menko juga minta kepada kementerian teknis
mengumumkan informasi muatan dan ruang kapal. Informasi ini harus diikuti jadwal kapal
yang bersifat reguler. Dengan demikian, pengusaha dan atau penduduk bisa memanfaatkan
ruangan kapal untuk mengangkut komoditas yang dimilikinya.
Dulu, sebetulnya informasi seperti ini sudah ada dan berjalan lumayan bagus. Melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 18/1988, tentang Penetapan Badan Pelaksanan Bursa
Komoditi (Bapebti) sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan informasi muatan dan ruang
Swasta (Rp)
Angkutan Tol
laut (Rp
kapal (IMRK). Berdasarkan Perppu itu, Bapebti ditugaskan menyediakan informasi muatan
dan jasa angkutan laut dan menyediakan sarana untuk kegiatan transaksi muatan dan ruang
kapal.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh
Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun setelah reformasi
bergulir, entah bagaimana nasib jasa layanan tersebut.
Rizal Ramli juga minta Menteri Perdagangan mengumpulkan para pemain besar kebutuhan
pokok agar mereka memanfaatkan kapal-kapal yang menggunakan jaluar tol laut. Ini
memang seperti telur dan ayam. Tapi, biar bagaimana pun harus ada yang memulai agar
jalur tol laut bisa bermanfaat seperti yang digagas Presiden.
“Untuk memastikan segalanya berjalan sesusai dengan harapan, perlu dibentuk Tim
Monitoring lintas kementerian. Tim ini menjadi penting, karena Presiden minta laporan
perkembangan tiga bulanan secara rutin. Dengan Tim yang ada, kita bisa langsung
mendeteksi kelemahan yang ada untuk dicarikan solusi secara tepat dan cepat,” paparnya.
Intinya, perbaikan terus-menerus harus dilakukan untuk memperkecil disparitas harga.
Untuk itu, perlu evaluasi rute pelayaran, menambah rute yang dibutuhkan, muatan lebih
variatif, memotong rantai perdagangan yang tidak efisien, dan memberi perhatian khusus
bagi Indonesia bagian timur. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, mensosialisasikan dan
melibatkan daerah, serta Kapolri dan Mendagri menindak praktik monopoli
pelayaran/pengiriman logistik.
Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Tol Laut benar-benar memberi manfaat yang
besar bagi Indonesia. Sejumlah manfaat yang langsung tampak di depan mata antara lain,,
bisa mempersatukan, membangun keadilan, dan pemerataan. Semoga…
Jakarta, 30 Mei 2016
Edy Mulyadi, Direktur Program Center for Economic and Democracy Studies (CEDeS) ( EM / IM )
Related Posts
