Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan, pemerintah harus mengedepankan pengelolaan laut yang benar.
Laut tidak boleh lagi dikavling-kavling dan dikuasai beberapa perusahaan saja. “Laut masa depan bangsa, berarti tidak boleh dirusak, tidak digadai, tidak boleh dijual, tidak boleh dihabiskan.
Ada waktunya tidak boleh menangkap, ada waktunya dibatasi,” ujar Susi dalam rapat kerja Pengendalian Pembangunan DIY Triwulan II 2018, Rabu (1/8/2018). Susi menyampaikan, pemerintah harus bekerja keras menuju laut masa depan bangsa serta mengembalikannya sebagai poros maritim dunia.
Laut juga harus bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Baca juga: Menteri Susi: Sedih, Lihat Pelabuhan di Yogyakarta Belum Selesai-selesai… “Tidak boleh lagi laut hanya dikavling oleh 12 company, tidak mungkin laut sebesar ini hanya dikuasai mereka,” tegasnya.
Selama 20 tahun, illegal fishing terjadi di wilayah laut Indonesia. Hal ini berdampak pada jumlah nelayan yang turun 50 persen di seluruh perairan Indonesia. Tak hanya itu, akibat illegal fishing, terdapat 115 perusahan eksportir seafood tutup.
Perusahaan eksportir ini gulung tikar karena tidak ada lagi material. “Di selatan Yogya, Selatan Cilacap, kapal gede-gede. Jaring ratusan kilometer, mengambil semua ikan, habis, tahu-tahu kita tidak punya apa-apa,” tandasnya.
Setelah dilakukan pengawasan di perairan Indonesia dan gencar memberantas illegal fishing, semuanya berbalik. Baca juga: Ketika Menteri Susi Bagi-bagi 5 Ton Ikan Tuna untuk Para Santri… Dari data, di Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ikan tuna mengalami kenaikan hampir 2.000 persen.
Kenaikan tersebut terjadi dalam tiga tahun terakhir. Stok ikan di Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada 2014 stok ikan Indonesia sebanyak 6,5 juta ton, naik menjadi 12,5 tuta ton di 2017 ( Kps / IM )
Related Posts
