Membagi Beban Jakarta

ementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas baru yang diberikan Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Bappenas membuat kajian tentang pemindahan ibu kota negara.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brojonegoro membenarkan rencana pemindahan ibu kota negara itu. Bahkan kali ini Presiden Joko Widodo sangat serius membahas masalah tersebut.

“Beliau yang meminta dibuatkan kajian yang lebih serius. Kan wacananya sudah ada. Pernah ke Jonggol, terus berhenti, terus Palangka Raya juga,” ujar Bambang.

Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan laporan awal kepada Jokowi, khususnya tentang kondisi Jakarta saat ini. Termasuk kemungkinan jangka pendek, menengah, dan panjang Jakarta ke depan.

Berdasarkan dokumen Bappenas, Jakarta sebagai ibu kota dipandang sudah kurang efisien. Terjadi penurunan muka tanah, banjir, serta meningkatnya kemacetan akibat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi.

Urbanisasi dan degradasi lingkungan di Jakarta dan Pulau Jawa semakin tinggi. Hal itu telah berdampak pada perekonomian serta pembangunan nasional.

Pemindahan ibu kota diperlukan untuk pemerataan pembangunan dengan mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain itu, untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Indonesia.

Tak kalah penting, tujuan pemindahan ibu kota adalah menjaga Pulau Jawa sebagai pusat lahan pertanian. Dengan begitu, ketahanan pangan nasional dapat terus terdukung.

Bambang menambahkan, rencananya pemindahan ibu kota itu hanya untuk pemerintahan di pusat. Sedangkan pusat perekonomian dan bisnis tetap berada di Jakarta.

“Jakarta tetap menjadi kota bisnis. Sebab, memang dasarnya, ketika dijadikan ibu kota itu, Jakarta merupakan kota bisnis,” kata Bambang.

Model inilah yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dulu ibu kota Amerika Serikat ada di New York. Kemudian New York dikhususkan sebagai kota bisnis, sedangkan ibu kota Amerika dipindahkan ke Washington.

Meski sudah menentukan lokasi ibu kota di luar Jawa, hingga saat ini pemerintah belum memastikan di mana lokasi persisnya. Yang jelas, Palangka Raya kembali disebut sebagai kandidat kuat pengganti Jakarta.

Kalimantan Tengah sendiri sudah mencadangkan lahan untuk rencana lokasi ibu kota RI. Luasnya 300-500 ribu hektare. Lahan tersebut berada di tiga wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Katingan, Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya.

Namun, masih ada pula opsi lainnya yang dikantongi Bappenas di Kalimantan, seperti Balikpapan, Kalimantan Timur. “Pokoknya di luar Pulau Jawa, saya belum sebutkan nama kotanya,” tutur Bambang.

Bila jadi Kalimantan yang jadi pilihan, pemindahan ibu kota itu sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Tim Visi Indonesia 2033 pada 2009. Tim ini beranggotakan Andrinof Chaniago, Ahmad Erani Yustika, M. Jehansyah Siregar, dan Tata Mustasya.

Mengutip dokumen Tim Visi Indonesia 2033, Kalimantan, tepatnya bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia. Hal itu akan membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa, yang dihuni oleh 59 persen penduduk nasional, tidak terlalu tinggi.( Dtk / IM )