Presiden Joko Widodo resmi mengganti enam menteri kabinet kerja. Enam menteri tersebut yang di antaranya yaitu, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil digantikan mantan Gubernur BI Darmin Nasution, Menteri Perdagangan dijabat Thomas Lembong menggantikan Rachmat Gobel.
Sedangkan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo digantikan Rizal Ramli, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago digantikan Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto digantikan Pramono Anung.
Ada alasan Presiden Jokowi mengganti menteri yang bertugas di bidang ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi menghendaki kinerja pemerintahannya segera berjalan efektif dan efesien, khususnya di bidang ekonomi.
“Jadi ada dinamika tingkat global maupun nasional terutama sekali dalam dinamika ekonomi yang membutuhkan respon yang sangat cepat dari pemerintah,” kata Pratikno di Istana, Jakarta, Rabu (12/8).
Oleh karena itu, Pratikno menegaskan, Presiden Jokowi merasa perlu melakukan suatu terobosan bagi percepatan kerja-kerja kabinet. Supaya pemerintahan semakin kokoh dan bergerak cepat dan meningkatkan hubungan luar, pasar dan internasional.
“Pertimbangannya adalah kita butuh pemerintahan efektif, konsulidatif, bergerak cepat sesuai dengan tantangan tahun ini. Dari pasar dan masyarakat internasional,” jelas Pratikno.
Menurut Pratikno, presiden sudah melakukan evaluasi beberapa kali terhadap menteri-menterinya. Dan hasilnya hari ini dilakukan perombakan dengan harapan kinerja pemerintahan dapat lebih efektif.
“Presiden tentu sudah melakukan review selama beberapa bulan ini. Sudah mereview kerja-kerja kabinet dalam berapa juga direview kembali. Presiden sendiri yang tahu,” terangnya.
Lantas, mampukah menteri-menteri baru Jokowi selamatkan rupiah?
Pengamat ekonomi dan pasar modal Ferry Latuhihin menilai, menteri baru yang dipilih oleh Presiden Jokowi tak mampu menyelamatkan rupiah. Sebab, menteri-menteri Kabinet Kerja yang bertugas di bidang ekonomi tak mempunyai kapabilitas yang mumpuni.
“Kita tidak tahu programnya mampu atau enggak (selamatkan rupiah). Reshuflle ini karena desakan partai politik,” kata Ferry saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (12/8).
Menurut dia, Presiden Jokowi lebih disibukkan dengan dunia politik ketimbang ekonomi. Oleh sebab itu, menteri baru yang dipilihnya tak akan membuat pengaruh dalam dunia ekonomi.
“Menurut saya sesuatu yang tak mempengaruhi ekonomi, kita tahu selama ini semakin terpuruk ekonomi Indonesia ngga punya program yang jelas, subsidi BBM kita ngga tahu kemana larinya,” beber dia.
Dia pun menyebutkan saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang memburuk karena warisan pemerintah era-Susilo Bambang Yudhoyono. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tak diketahui kemana penyalurannya, ditambahkan program infrastruktur tak dijalankan secara maksimal.
“Program yang harus dijalani reformasi ekonomi, ini yang tidak pernah digembar-gemborkan oleh pemerintah Jokowi, birokrasi yang sulit. Pemerintah harusnya dari regulator menjadi fasilitator yang memberikan investor mempermudahkan seperti amdal dan perijinan yang lainnya, jangan dilama-lamain,” kata dia.( Mdk / IM )
Related Posts
