Mahalnya Ongkos Kursi Senayan

Di Bengkulu, banyak caleg menggadaikan hartanya untuk biaya kampanye.

Pegadaian cabang Bengkulu mencatat terjadinya lonjakan barang gadai menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Sejumlah barang mewah seperti mobil dan emas yang menjadi agunan melonjak hingga 100 persen.

Kepala Pegadaian cabang Bengkulu, Yasrizal, menyebutkan, peningkatan itu terlihat dari tingginya jumlah kendaraan roda empat yang digadai. “Awal Maret lalu, angka gadai mobil paling tinggi 3 unit. Tapi, angka ini perlahan naik, hingga Rabu 19 Maret, sudah mencapai 12 unit,” ujar Yasrizal.

Rata-rata tahun produksi kendaraan yang digadai adalah mobil produksi tahun 2000 ke atas. Nominal minimal pencairan sebesar Rp60 juta, bergantung harga pasar mobil yang diagunkan.

“Sebagian yang menggadaikan mobilnya adalah caleg-caleg yang ingin maju di bursa pemilu tahun ini, sisanya para kontraktor proyek. Tapi, mohon maaf kami rahasiakan namanya,” ujarnya.

Sejauh ini, dari total dana yang dicairkan Pegadaian cabang Bengkulu, per 19 Maret, sudah menembus Rp1,2 miliar. Angka ini belum termasuk pencairan dana dari penggadaian emas dan barang berharga lainnya.

Yasrizal juga memprediksi lonjakan ini terus meningkat hingga menjelang hari H pelaksanaan pemilu. Sebab, sejak awal pencairan mobil sebelumnya, masih ada daftar tunggu lain yang ingin menggadaikan mobilnya. “Saya lupa angka tepatnya, tapi yang pasti daftar tunggu sudah ada. Masih dalam proses verifikasi,” kata Yasrizal.

Ongkos mahal

Lembaga Survei Link Associated Bengkulu memprediksi terjadi putaran uang  hingga Rp8 triliun selama jelang Pemilu di wilayah itu.

Angka ini didapat dari perkiraan ongkos politik dari total 2.500 caleg yang akan bersaing di Bengkulu. Analisis LSLA, modal yang harus disiapkan seorang caleg untuk DPR antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. DPD mencapai Rp2 miliar, DPRD provinsi Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Kemudian, untuk caleg DPRD kota/kabupaten mencapai Rp200 juta hingga Rp400 juta.

“Dari masing-masing biaya modal ini, bila dikalkulasikan akan mendapat angka Rp8 triliun. Putaran uang ini yang akan dinikmati oleh masyarakat Bengkulu,” ujar Ketua LSLA, Muchdimon Muchlis.

Ongkos politik yang mahal ini juga terjadi di tingkat nasional. Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang caleg DPR rata-rata harus mengeluarkan dana Rp1,18 miliar agar dapat menduduki kursi legislatif.

Biaya kampanye ini naik empat kali lipat dari pemilu 2009 yang hanya berkisar Rp250 juta per caleg.

LPEM merinci beberapa rentang biaya kampanye caleg DPR yakni kurang dari Rp787 juta (kurang/sedikit), Rp787 juta – Rp1,18 miliar (optimal), Rp1,18 miliar – Rp4,6 miliar (wajar), Rp4,6 miliar – Rp9,3 miliar (tidak wajar) dan lebih dari Rp9,3 miliar (tidak rasional).

Tapi, berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan seorang caleg untuk meraup suara demi memuluskan langkahnya ke kursi parlemen?

Dari pengalaman sejumlah legislator periode 2009-2014, jumlah dana yang dibutuhkan bervariasi. Tetapi minimal mereka harus menyedikan uang kampanye Rp1 miliar. Ini tentu bukan jumlah yang sedikit.

Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, misalnya, sudah mempersiapkan dana Rp2 miliar untuk Pemilu 2014. Dana itu, naik dari Pemilu 2009 yang hanya menghabiskan sekitar Rp800 juta.

Kenaikan jumlah biaya itu, karena partainya memindahkan dia dari daerah pemilihan di Sumatera Selatan ke DKI Jakarta III untuk Pemilu Legislatif 2014. Biaya Rp2 miliar itu sudah, kata dia, sebetulnya, sudah ditekan. Ini karena dia sudah berkampanye dan bersosialisasi dengan masyarakat di dapilnya sejak setahun yang lalu. Apalagi, sebelumnya Tantowi juga pernah digadang menjadi calon gubernur DKI Jakarta meskipun Golkar akhirnya memilih Alex Noordin untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Politisi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menghabiskan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk kampanye pada Pemilu 2009. Kini, dia harus mempersiapkan jumlah dana yang sama untuk kampanye pada Pemilu Legislatif 2014.

Dari pengalaman Pemilu 2009, dana sebesar Rp1,5 miliar itu sebagian besar dihabiskan untuk membuat atribut-atribut kampanye, misalnya kaos, jaket, topi, atau akesoris lain seperti gantungan kunci.

Paling tidak, dia harus membuat kaos sebanyak 10 ribu lembar untuk dibagikan di daerah pemilihannya, Sumatera Utara. Pembuatan satu kaos dihargai Rp25 ribu. Biaya terbesar yang menyedot dana kampanyenya sebetulnya pembuatan baliho. Dalam kampanye di 2009, dia membuat ratusan baliho yang biayanya Rp500 ribu per baliho. Belum lagi biaya kunjungan ke desa-desa. Saat pemilu 2009, Martin setidaknya harus menghadiri 100 pertemuan. Tiap pertemuan ia mengumpulkan 300 orang simpatisan yang diberinya ongkos bensin Rp20 ribu per orang.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajrianto Thohari mengungkapkan, penyebab tingginya biaya terkait sistem politik saat ini tak lain karena sistem proporsional terbuka. Caleg harus bersaing bukan hanya dengan caleg parpol lain, tapi juga caleg sesama partai.

Memang modal finansial bisa ditekan jika caleg sudah memiliki modal sosial, seperti publik figur. Tetapi, caleg yang belum populer dituntut melakukan banyak kegiatan agar populer, yang tentu memakan biaya tinggi.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengamini analisis Hajrianto. Pramono membahas soal dana kampanye ini dalam disertasinya. Risetnya menemukan bahwa publik figur membutuhkan dana kampanye sedikit dibandingkan caleg lain. Sementara, yang paling tinggi dari kalangan pengusaha.

Betulkan rata-rata dana kampanye yang dibutuhkan para politisi ini cuma Rp1 miliar? Ternyata tidak. “Kalau kita tanya berapa yang kamu keluarkan? Dia selalu mengatakan, keluar Rp5 miliar, atau Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Pengeluaran mereka direndahkan,” kata Pramono dalam diskusi buku “Basa-Basi Dana Kampanye” beberapa waktu lalu.

Anggota legislatif, menurut Pram, cenderung berbohong mengenai dana kampanye, sebab masyarakat tidak suka kepada politikus yang banyak menghabiskan dana untuk kampanye. Pramono sendiri menemukan ada seorang anggota legislatif yang mengeluarkan dana sebesar Rp20 miliar.

Pram memperkirakan pada kampanye 2009 ke 2014 akan ada kenaikan sebesar 3,5 kali lipat lebih mahal. Meski sama-sama berada dalam sistem proporsional terbuka, masa kampanye kali ini memiliki waktu yang cukup lama sehingga tidak menguntungkan caleg. Akibatnya, ia memprediksi, pengusaha akan mendominasi wajah DPR di 2014. Sehingga, tidak bisa disalahkan kalau partai-partai merekrut publik figur sebagai jalan pintas.

Calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, Meutya Hafid, mengakui menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk biaya operasional pencalonannya. Menurutnya, anggaran sebesar itu masih wajar mengingat daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara I, yang meliputi empat kota/kabupaten: Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebing Tinggi.

“Itu untuk operational cost (biaya operasional), pengenalan, keliling kampanye di empat kabupaten/kota,” kata Meutya kepada VIVAnews.

Namun ia mengatakan, tak sepenuhnya mengandalkan modal finansial. Untuk menarik simpati masyarakat dan meraih sebanyak-banyak suara di Pemilu Legislatif pada 9 April nanti, Meutya mengaku lebih mengandalkan pendekatan kepada pemilih muda dan pemula serta kaum perempuan.

Katanya, mengandalkan modal finansial semata tak banyak membantu. Sebab ia mengakui masyarakat, terutama kalangan muda, sudah apatis terhadap politik. “Mereke resisten dengan politik.”

Lembaga Policy Research Network (PRN) yang melakukan penelitian harga ideal sebuah kursi DPR di Senayan menghitung biaya menuju kursi Senayan maksimal sebesar Rp1,18 miliar.

“Untuk memperoleh kursi itu butuh dana Rp 700juta-Rp1,18 miliar. Ini harga yang wajar,” kata Peneliti UI, Teguh Dartanto.

Komponen-komponen yang dihitung ada lima item, yaitu alokasi untuk percetakan, tekstil, transportasi dan komunikasi, jasa komunikasi media, dan pengerahan massa.

“Komponen ini di hitung berdasarkan pengeluaran tertinggi sesuai alokasi,” kata dia.

Menurut Teguh, ongkos sebesar itu masuk kategori pengeluaran yang wajar, karena bakal tertutupi dari pemasukan bila terpilih menjadi anggota DPR