“Ternyata Golput Pemenangnya”

Harapan saya akan hadirnya partai politik dominan dalam pemilu tahun ini (baca tulisan saya

sebelumnya) tidak terjadi. PDI-P yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden gagal memperoleh 20%

suara yang masuk dalam pemilu legislatif, angka minimum bagi sebuah partai untuk mengajukan calon

presidennya sendiri tanpa perlu koalisi dengan partai lain. Sehingga partai banteng moncong putih ini

harus berkoalisi dengan partai lain agar dapat mengusung capresnya tersebut.

Kekurangan suara ini dengan cepat ditanggulangi. Hanya dalam hitungan hari PDI-P telah

berhasil membentuk koalisi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan memapankan posisi Jokowi

sebagai calon presiden usungan kedua partai ini. Hebatnya, menurut cerita yang dimuat di media massa,

Nasdem yang diajak koalisi tidak meminta jatah kursi menteri ke PDI-P. Apabila hal ini terbukti benar

nantinya, Nasdem bisa meraup tambahan suara yang signifikan nanti di Pemilu legislatif tahun 2019.

Pemilu legislatif tahun 2014 ini melahirkan beberapa kejutan. Partai Demokrat, partai yang

berkuasa saat ini, memang diprediksi menurun jumlah suaranya, tapi tidak semerosot ini (2009: hampir

21%, 2014: hampir 10%). Gerindra dengan suara yang hanya sekitar 4,5% di tahun 2009, suara yang

diperolehnya melonjak menjadi 11,80% di tahun 2014. Dan kejutan terbesarnya adalah keberhasilan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menggandakan suaranya dari 4,9% di tahun 2009 menjadi 9,2%

di tahun 2014.

Perolehan suara PKB merupakan kejutan terbesar karena partai ini sebenarnya tidak mengusung

satu pun nama yang diperkirakan bisa menjadi calon presiden kuat di pemilu presiden bulan Juli

mendatang. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengusung nama Wiranto, purnawirawan jenderal

dan mantan panglima ABRI, ternyata hanya memperoleh 5,4% suara, jauh di bawah perolehan suara PKB

yang menonjol karena merestui pencapresan Rhoma Irama dengan kendaraan politik partai tersebut.

Dari angka-angka hasil hitung cepat pemilu legislatif ini (jumlah suara pastinya baru akan

diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada awal Mei nanti) ada satu hal menonjol yang bisa

disimpulkan, yaitu bahwa rakyat Indonesia sudah pada tahap yang sangat antipati terhadap calon-calon

anggota DPR. Calon-calon legislator (caleg) ini dianggap sama semua kualitasnya, tidak peduli dari

partai apa, berjenis kelamin apa, berusia berapa, berasal dari suku apa atau keturunan dari keluarga

mana. Semuanya dianggap sebagai caleg yang tidak berkompeten dan berpotensi besar untuk melakukan

korupsi, baik itu korupsi materi maupun kepercayaan rakyat.

Lihat saja, PDI-P yang mengusung Jokowi, calon presiden RI terkuat tahun ini menurut berbagai

survey, tidak berhasil memperoleh 20% suara dalam pemilu legislatif. Artinya, apa yang saya alami

seperti yang saya catat dalam tulisan saya sebelumnya, ternyata benar adanya: bahwa meski rakyat

percaya Jokowi merupakan pilihan terbaik untuk menjadi Presiden RI tahun 2014 ini (sekali lagi, menurut

survey yang ada) rakyat kebanyakan tidak mempercayai calon-calon legislator dari partai banteng

moncong putih ini. Rakyat tidak mengenal mayoritas caleg yang diusung oleh PDI-P karena mereka

maju bukan melalui jalur berkarya di tengah-tengah masyarakat dulu, namun lewat jalur memotong jalan

dengan membeli posisi mereka di partai.

Pandangan ini terjadi juga di partai-partai lainnya. Sehingga tidak ada satu pun calon legislatif

yang menonjol yang mana rakyat bisa percaya bahwa suara mereka benar-benar akan diperjuangkan

di Senayan. Alhasil, rakyat menyama-ratakan semua caleg ini: apa pun pilihannya, hasilnya nanti

tetap sama saja. Caleg yang nantinya menjadi anggota DPR bakal hanya menghambur-hamburkan

uang negara, bekerja sama untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri, dan tidak

akan menghasilkan karya apa pun yang dituntut dari badan legislatif (apalagi menuntut karya yang

membanggakan bangsa dan negara!).

Jalan pemikiran seperti ini juga terjadi di berbagai sudut negeri yang perekonomian

masyarakatnya lemah dan serba kekurangan. Oleh karenanya rakyat yang miskin ini kemudian menjual

suaranya bagi caleg-caleg yang bersedia membayar dengan jumlah uang tertentu. Hal ini banyak terjadi

dan kemungkinan sudah menjadi kebiasaan di banyak tempat.

[Type text]

Apabila pembaca merasa sedih membaca cerita tentang rakyat yang telah apatis dengan para

legislator yang bertugas membuat undang-undang yang mengatur rakyat itu sendiri, tunggu saja dengan

berbagai drama dan tingkah-polah para anggota DPR ini yang lebih seru dibandingkan sinetron Korea.

Apa yang telah menjadi “prestasi” DPR di periode sebelumnya tidak akan mendapatkan perbaikan yang

signifikan di periode 2014-2019 ini. Hasil Pemilu Legislatif telah memperkuat perkiraan ini: lebih dari

30% rakyat yang berhak memilih menjadi golput!

Jadi ternyata pemenang pemilu legislatif tahun 2014 ini bukanlah PDI-P. Pemenangnya adalah

golongan putih.

Siapa pun presidennya nanti, ia akan menghadapi DPR yang inkompeten, yang semua platform

politiknya ditentukan melalui koalisi politik yang rapuh, dan yang ditolak oleh 30% rakyat Indonesia di

awal masa tugasnya. Jadi Indonesia lima tahun ke depan kemungkinan besar mesti bergantung lagi pada

sosok kekuasaan eksekutif tanpa pengawas (DPR) yang mumpuni. Kondisi ini sungguh sangat riskan dan

sangat menyedihkan. Tapi itulah harga yang mesti dibayar oleh bangsa dan negara ini karena membiarkan

pembodohan politik secara terus-menerus pada rakyatnya demi kekuasaan belaka. (RO – Twitter:

@iamwongkampung)