KSAD Jangan Sampai Jadi Instrumen Politik

Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta akan pensiun pada Juni mendatang. Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Pramono Edhie Wibowo, adik ipar Presiden

Jenderal TNI George Toisutta

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) santer disebut akan menggantikan.Namun, sejumlah pihak mengharapkan, posisi KSAD tidak digunakan sebagai instrumen politik kelompok tertentu.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengatakan, keberadaan KSAD yang punya kuasa atas teritorial bisa menjadi instrumen untuk memperkuat tujuan politik dari kelompok tertentu, terutama penguasa. “Kalau KSAD-nya bermain, (pe­nguasa) akan banyak menda­pat keuntungan politik, mulai dari Jakarta sampai ke desa, tempat-tempat terpencil yang tidak ada kontrol. Penyalah­gunaan bisa dilakukan kalau bermain,” kata Indria ketika dihubungi Selasa (29/3).

Namun, kata Indria, jika KSAD tunduk dengan aturan perundangan maka

Pramono Edhie Wibowo

keuntungan politik bagi kelompok tertentu tidak akan begitu signifikan.Siapa pun pemimpinnya, termasuk yang memimpin saat ini, tidak ingin ada perubahan mendasar terjadi setelah masa kepemimpinannya berakhir.Indria mengatakan, dalam konteks politik dinasti seorang penguasa akan memastikan setelah dirinya tidak lagi memimpin maka akan dicari sosok yang bisa meneruskan kepemimpinannya.“Keberadaan kepala staf dapat menjadi instrumen memperkuat tujuan itu,” ujarnya.

Terlepas dari kecurigaan yang muncul, kata Indria, jangan sampai hal itu menjadi batu sandungan bagi seseorang untuk menjadi KSAD.Apalagi, jika seseorang itu secara objektif dinilai tepat dan sudah waktunya menjadi KSAD bila dilihat dari segi kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.Selain Pramono, tiga calon kuat KSAD mendatang yakni Wakil KSAD Letjen Budiman, Komandan Kodiklat Letjen Marciano Norman, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen Jo­hannes Suryo Prabowo.

Indria Samego

Pertimbangan Politik

Sementara itu, pengamat militer dari Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, mengatakan, presiden tentu memiliki pertimbangan politik dalam memilih KSAD. Dari segi pertimbangan loyalitas, kata Kusnanto, keempat jenderal yang disebut sebagai kandidat kuat memiliki loyalitas terhadap presiden Kusnanto tidak sependapat dengan kecurigaan terhadap Pramono jika terpilih sebagai KSAD. “Soal politik lain, itu soal nasib. Nasib buruk saja (Pramono) jadi saudara presiden,” ujar Kusnanto. Terlepas dari persoalan politik, menurut Kusnanto, keempat calon cukup layak memimpin Angkatan Darat jika dilihat dari kompetensi yang dimiliki.

Kusnanto menegaskan, siapa pun yang menjadi KSAD nantinya sama-sama terbuka kemungkinan bisa dijadikan alat kepentingan politik dari kelompok tertentu. Namun, dalam kondisi politik seperti saat ini KSAD tidak lagi “sepenuhnya” mengontrol komandan atau panglima di daerah. Saat ini ada ketidaknormalan dalam rantai komando. Semisal, kata dia, komandan militer di suatu daerah belum tentu memiliki “garis politik” yang sepaham dengan KSAD.“Kolonel di daerah tertentu bisa saja memiliki ‘partner’ dengan partai lain,” ujarnya. Namun, Kusnanto mengingatkan, KSAD harus netral dan tidak memberikan preferensi politik kepada tokoh-tokoh politik tertentu, terutama dalam pemilihan umum mendatang. (sinarharapan/IM)