Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung masalah perizinan. Luhut menegaskan akan mencabut izin dari proyek yang selama ini tidak berjalan alias mandek.
Hal itu disampaikan Luhut pada Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dalam kunjungan kerja di Labuan Bajo, NTT (10-11/9/2020).
“Kita sering tersandera oleh izin, jadi ke depannya jika ada proyek yang tidak berjalan kami akan cabut izinnya dan kita beri kepada pihak lain yang sanggup menjalankannya,” kata Luhut dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (11/9/2020).
Pada kesempatan itu, Luhut juga mengingatkan BUMN untuk ikut menyehatkan perekonomian nasional, yaitu dengan tidak menunda pembayaran kepada supplier.
“Kami melihat, pendapatan BUMN-BUMN infrastruktur bisa dikatakan baik atau cukup baik. Jadi saya himbau mereka untuk tidak menunda pembayaran kepada supplier terlalu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Sehingga kondisi keuangan BUMN bisa sehat dan perusahaan-perusahaan sehat sehingga bisnis tol lebih sehat lagi,” ujarnya.
Luhut juga mengungkapkan adanya peluang sejumlah negara berinvestasi di Indonesia untuk membangun tol. Dana asing tersebut bisa masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF).
Untuk itu dirinya menekankan pentingnya efisiensi demi menjaring pendanaan dari negara-negara tersebut.
“Studi sangat penting kalau Sovereign Wealth Fund (SWF) masuk ke Indonesia dan berinvestasi di jalan tol, mereka akan melihat efisiensi. Pengalaman kami, masalah pembebasan tanah adalah salah satu hal yang harus betul-betul dicermati. Ini hal kecil tapi kan bisa sangat mengganggu jika tidak cermat menghitungnya,” tutur mantan Menko Polhukam itu.( Dtk / IM )
Related Posts
