Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak mempunyai pilihan terkait pengelolaan sampah di Ibu Kota. Karena pengadaan 200 truk sampah gagal dilakukan, Pemprov DKI Jakarta terpaksa tetap bekerja sama dengan pihak swasta.
Menurut Jokowi, hal itu terpaksa dilakukan karena belum ada proses lelang pengadaan truk pengangkut. Selain itu, terlalu lama jika harus menunggu sampai pengajuan APBD Perubahan.
“Ya, kan memang belum ada lelang. Terus ngangkutnya gimana? Truknya gimana?” kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Meski begitu, Jokowi akan tetap mengadakan truk sampah yang gagal diadakan karena pengajuannya dicoret oleh Unu Nurdin, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta.
“Lalu kelolanya pakai apa kalau enggak jadi (pengadaan truk sampah)? Suruh pegang pakai tangan buangin ke sana?” ucapnya.
Jokowi kembali menegaskan bahwa niatnya menghadirkan 200 unit truk sampah tersebut ialah lantaran ingin bebas dari swastanisasi.
“Lah, ya itu, kebiasaan bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun. Ya, sekarang mau diubah gimana? Mau beli truk saja tidak dikasih. Kenapa kami beli truk. Itu buat itu,” ucap Jokowi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengecam Unu Nurdin karena mencoret anggaran pengadaan 200 truk sampah. Menurutnya, Unu tetap ingin bekerja sama dengan pihak swasta terkait pengelolaan sampah, sementara Pemprov ingin mandiri.
Menurut Basuki, pengelolaan sampah dipegang pihak swasta malah tidak beres. Banyak sampah di Ibu Kota yang malah tidak terangkut.
Related Posts
