Semanggi, Warta Kota
Indonesian Police Watch (IPW), sebuah lembaga yang mengkritisi kinerja kepolisian, menilai ulah Kapolri yang “menghilang” dan sempat tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih 12 jam pada Jumat (13/8) sebagai sikap yang sembrono.
“Untuk itu kami mendesak Kapolri segera keluar dari tempat persembunyiannya dan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi pada beliau Jumat kemarin,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, yang dihubungi via telepon Sabtu (14/8) malam.
Ketidakhadiran Kapolri Bambang Hendarso Danuri di acara pelantikan lima perwira tinggi (Pati) Polri tanpa alasan yang jelas, kata Neta, menggambarkan Polri sangat tidak profesional. “Bagaimana bisa profesional dalam sistem keamanan sementara untuk informasi saja masih terjadi kesimpangsiuran,” ujarnya.
Neta mempertanyakan lagi, jika terjadi peristiwa besar sementara pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya. “Siapa yang akan bertanggungjawab jika seumpama terjadi peristiwa besar. Saya mengatakan hal itu sangat berbahaya,” ucap Neta.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Yani, yang dimintai tanggapannya soal “menghilangnya” Kapolri, mengatakan sampai saat ini dia dan Komisi III belum menerima informasi yang utuh soal keberadaan Kapolri pada Jumat kemarin. “Informasi yang kami terima masih simpang siur. Ada yang bilang dipanggil Presiden, ada yang mengatakan sakit, mana yang benar, kami belum tahu,” ucap Yani.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan, Senin (16/8) Komisi III akan mengadakan rapat kerja. Salah satu agenda yang dibahas yaitu soal “hilangnya” Kapolri. Tentu kata Ahmad Yani, Komisi III akan meminta penjelasan kepada Kapolri soal itu dan rencananya akan dilakukan dua pekan lagi.
Dikatakan Yani, berdasarkan logikanya, jika memang Divisi Humas Mabes Polri membantah bahwa Kapolri tidak sakit tapi ada tugas, bisa jadi Kapolri Jumat kemarin dipanggil SBY. “Bisa saja kan pertemuannya tidak di Istana dan bukan di Cikeas tapi bisa saja di tempat lain. Tapi sekali lagi kan kami belum menerima informasi yang utuh soal itu, kami belum tahu ke mana Kapolri menghilang,” ucapnya.
Kalau pun sakit, lanjut Yani, maka sekretaris pribadi (sekpri) Kapolri seharusnya memberitahukan ke Divisi Humas, sehingga informasi yang disampaikan Divisi Humas Mabes Polri tidak simpang siur.
“Kalau memang benar Kapolri sakit, berarti sekpri-nya bisa diberikan sanksi, karena kok tidak memberitahukan hal itu, ” kata Yani lagi.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang, yang dihubungi via telepon, Sabtu sore, menegaskan bahwa Kapolri berhalangan hadir dalam acara pelantikan pejabat Polri karena alasan tugas. Edward kesal karena ada pihak yang memberikan penjelasan tapi ternyata ngawur.
“Sudah beberapa kali saya tegaskan, alasannya cuma satu seperti yang saya katakan. Yang lainnya itu (ucapan penasihat Kapolri Kartorius Sinaga–Red) kurang kerjaan saja,” kata Edward menghardik. Dia   seharusnya dilantik sebagai Kapolda Jawa Tengah, Jumat kemarin.
Edward juga membantah dugaan IPW yang mengatakan Jumat kemarin Kapolri dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal mutasi Polri. “IPW itu mengada-ada saja. Nggak ada rapat dengan presiden,” ucapnya
Related Posts
