Ini Analisis Sosiolog soal TGUPP Anies-Sandi yang Naik 12 Kali Lipat

 
Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dan berbagai pihak telah menyoroti secara tajam naiknya nilai anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies-Sandi yang mencapai Rp 28 miliar yang berarti naik 12 kali lipat dari sebelumnya hanya Rp 2,3 miliar.

Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta memberikan tiga analisa terhadap penaikan TGUPPtersebut.

Pertama, pola pendekatan dalam membangun DKI yang mulai dijalankan Anies-Sandi adalah pendekatan partisipatif dan gerakan dari bawah.

“Karena model pembangunan semacam ini, belum biasa dilaksanakan, maka perlu pendampingan dari para pakar, sehingga berdampak besarnya personil untuk mendukung percepatan dan kesuksesan pembangunan di DKI,” jelas Musni Umar melalui pesan singkatnya kepada Warta Kota, Jumat (24/11/2017).

Kedua, menurutnya, pembangunan yang akan dilaksanakan bukan bersifat top down tetapi menerapkan autonomous participation (partisipasi otonom) melalui gerakan.

Model pembangunan semacam itu, kata Musni Umar, memerlukan keterlibatan banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk berkomunikasi dan berdialog dengan warga DKI guna memberi penyadaran dan pencerahan untuk mengubah pola pikir, tingkah laku serta mentalitas, yang diharapkan tumbuh partisipasi otonom untuk membangun diri mereka, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Ketiga, dikatakannya, untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan sesuai visi dan misi, sehingga hasil pembangunan terwujud sesuai jargon Anies-Sandi “Maju kotanya bahagia warganya”.

TGUPP Diisi Pakar

Musni Umar memastikan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta akan diisi para pakar dari berbagai bidang.

“Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandi secara lisan sudah pernah meminta saya sebagai pakar sosiologi untuk menjadi tim,” jelasnya.

“Saya juga diberitahu bahwa para pakar dari bidang lain akan diminta seperti pakar tata kota, ekonomi, sosiologi, hukum, lingkungan dan sebagainya karena tidak kurang dari 200 titik di DKI yang padat, kumuh dan miskin akan ditata secara integrated. Para pakar tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dibantu tim administrasi. Itu sebabnya TGUPP personilnya banyak dan anggarannya membengkak,” ia memaparkan.

MusnI Umar juga menyebut, hal ini sangat berbeda dengan pola pembangunan sebelumnya yang menggunakan aparat Polisi, TNI dan Satpol PP untuk mempercepat pembangunan dengan menggusur warga.

Oleh karena itu, ia yakin TGUPP pasti dibuat bukan untuk menampung bekas tim sukses karena personilnya akan diisi para PNS/ASN yang pasti bukan tim sukses Anies-Sandi dalam Pilgub dan para pakar dari berbagai bidang yang tidak tertutup kemungkinan pernah aktif membantu Anies-Sandi dalam Pilgub DKI. Akan tetapi keberadaan mereka di TGUPP karena kepakarannya.

“Kepada warga DKI, saya menghimbau untuk mengawal TGUPPsupaya anggota timnya kredibel, memiliki kepakaran, profesional dan tidak tercela misalnya tidak pernah terlibat korupsi supaya sukses mempercepat pembangunan DKI.”

“TGUPP yang sedang ramai diperbincangkan publik di media sosial, personilnya sangat berbeda jauh dengan TGUPPsebelumnya yang hanya sebagai tempat pembuangan para mantan pejabat DKI yang dipecat,” imbuh Musni.( Trb / IM )