“Zaman Soekarno dulu, dunia mengenal dua ideologi negara, yakni liberalis dan sosialis. Kemudian Soekarno menolaknya. Kata beliau, ada satu lagi ideologi negara, yakni yang dianut Indonesia. Apa itu? Pancasila.”
Itulah sepenggal kisah yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin dalam Sosialisasi Empat Pilar Republika Indonesia (Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara), Kamis (9/4/2015).
Dalam sosialisasi yang dihadiri 200 peserta itu, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menjelaskan, Pancasila merupakan landasan Indonesia yang digunakan sebagai pemersatu bangsa. Sebab, dari dulu hingga sekarang, Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, mulai dari suku, bahasa, ras, dan agama. Sehingga, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai, perselisihan sangat berpotensi timbul di masyarakat. Namun itu bisa direduksi oleh Pancasila yang berasas gotong-royong.
Sayangnya, kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin siang itu, kini nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa mulai terkikis. Akhirnya, asas gotong royong itupun kian hari kian memudar, berganti dengan sifat individualis.
“Akhirnya muncul yang namanya tawuran seperti yang sering kita lihat di media massa. Anak muda pada tawuran,” kata Wakil Ketua MPR RI di hadapan anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBHK) Trisula dan mahasiswa dari STIE Rawamangun, Universitas Empu Trantular, Ikopin, dan Universitas Al Azhar.
Bila tawuran remaja masih bisa ditolerir sebagai gejolak anak muda, tidak demikian dengan perselisihan yang terjadi di antara pejabat. Apalagi, masih kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, perselisihan itu terjadi karena hal-hal sepele.
“Sekarang anggota DPR pun berantem, saking kuatnya individualisme masing-masing,” terang Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/ DPR/ DPD RI, Senayan, Jakarta.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, hal tersebut dikarenakan kurangnya penghayatan dan pemahaman Pancasila di dalam diri mereka. Padahal, seorang pejabat negara sejatinya memiliki pemahaman Pancasila yang baik.
Dalam sosialisasi yang terjalin berkat kerjasama MPR dan LKBH Trisula itu, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin berpesan pada seluruh peserta untuk terus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, hal itulah yang menjadi pesan para pendiri bangsa saat membentuk Indonesia.
Perbedaan, kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, adalah anugerah yang tidak boleh dijadikan alat perpecahan. Apalagi mengingat Indonesia lahir atas perbedaan-perbedaan tersebut.
“Memang, untuk membangun negara ini kita masih punya banyak PR. Maka dari itu, perlu peran serta semua elemen pemerintah dan masyarakat yang arif dan bijaksana; demi terciptanya bangsa yang adil dan makmur,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin yang disetujui peserta sosialisasi.
Related Posts
