Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang menuntutnya meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana
JAKARTA — Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai gugatan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama salah alamat. Hal ini disebabkan, orang nomor dua di DKI Jakarta itu sudah melakukan hal yang tepat mengatasi keruwetan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota.
“Siapa pun yang mengganggu fungsi jalan dan pedestrian bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk PKL. Jadi gugatan PKL ke Ahok itu salah alamat,” kata Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (4/8/2013).
Djoko menambahkan, sesuai ketentuannya, PKL ini dianggap mengganggu fungsi jalan. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ditegaskan bahwa pihak-pihak yang mengganggu jalan akan mendapat pidana bui maksimal 18 bulan atau denda maksimal Rp 1,5 miliar. Khusus yang mengganggu pedestrian, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, PKL ini bisa terancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp 250.000.
“Jadi langkah asosiasi PKL untuk membawa 100 pengacara dalam menyomasi Ahok itu harus dipikir ulang,” tambahnya.
Bagaimanapun, pemerintah juga akan melakukan kebijakan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, kebijakan yang dilakukan Ahok tidak bertentangan dengan dua aturan tadi serta tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Ali Mahsun sebelumnya mengatakan sudah mempersiapkan sebanyak 100 pengacara untuk menggugat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara hukum. Hal tersebut akan dilakukan jika somasi atas pernyataan Basuki terkait rencana pemidanaan PKL yang menolak direlokasi tidak dihiraukan. Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan Basuki merupakan preseden terburuk selama Republik Indonesia merdeka. Seharusnya, kata dia, seorang pemimpin negara, tidak boleh mengancam, mengintimidasi, dan melakukan diskriminasi kepada rakyat.
“Kita sudah siapkan kuasa hukum dari advokat MR Partners dan sampai 100 pengacara akan mendampingi kita,” kata Ali kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu.
Ali mengatakan, jika Basuki tidak menjawab somasi, maka pihaknya akan melaporkan Basuki ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Ia juga mengancam untuk melaporkan Basuki kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menegur Basuki yang ia nilai sebagai pemimpin yang tidak menjadi suri teladan dan memasang badan untuk rakyatnya. Setelah itu, ia akan melaporkan kepada Komnas HAM dengan tudingan Basuki telah melanggar HAM, pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.
Related Posts
