Form C1 Palsu Masuk Situs Resmi KPU Sinyalemen KPU Tidak Netral Terbukti?

Sabtu, 12 Juli 2014 | 15:32

Ini modus kecurangan di TPS 47 Rawasari, Kelapa Dua yang dimanipulasi kubu Prabowo-Hatta. Di kertasbagian kiri, perolehan suara Prabowo-Hatta hanya 14 suara. Tetapi dalam Formulis C1 yang masuk ke situs KPU berubah menjadi 814. KPU harus mempertanggungjawabkan temuan ini. [Google]  

[JAKARTA] Setelah bangsa ini diributkan dengan hasil hitungan cepat (quick count) yang berbeda antara beberapa lembaga survei, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menjadi tumpuan dan taruhan terakhir. 

Kredibilitas KPU dipertaruhkan untuk menentukan siapa pasangan presiden dan wakil presiden pilihan rakyat sebenarnya untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. 

Itu artinya, KPU harus netral dan profesional menjalankan tugas. 

Jika tidak, pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muthadi yang akan mempertanyakan KPU jika memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, akan terbukti. 

Dan saat ini, sinyalemen Burhanuddin Muthadi mulai terbukti. KPU meloloskan data Formulir C1 ke situs resmiwww.kpu.go.id yang bermasalah. 

Seorang aktivis di media sosial pada Jumat (11/7) menemukan kejanggalan dalam satu Formulir C1 yang diunggah. 

Kasus ini terjadi di tempat pemungutan suara 47 Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten/Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Ada ketidaksesuaian data jumlah perolehan suara salah satu calon dengan jumlah pemilih di TPS tersebut. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tertulis mendapatkan suara 814, sementara duet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memperoleh 366 suara. Sedang di kolom jumlah hanya ada 380 pemilih.

Padahal, jika data perolehan suara itu benar maka jumlah pemilih semestinya 1.280. Kejanggalan lainnya adalah, tidak ada saksi dari kubu Jokowi-JK yang membubuhkan tanda tangan di Formulir C1 tersebut.

Memperkuat kecurigaan ini, warga kemudian mempublikasi di media sosial modus kecurangan. Dalam foto di atas terlihat jelas, kertas di bagian kiri menulis perolehan suara Prabowo-Hatta hanya 14 suara. Tetapi di Form C1 ditulis 814 suara. 

Sepertinya, angka 8 ditulis menyusul oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Modus kecurangan seperti ini akan banyak ditemukan.

Data C1 yang memuat data pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebagian sudah di-scan dan diunggah ke situs resmi Komisi Pemilihan Umum,www.kpu.go.id 

Karena itu, masyarakat, khususnya saksi dari kubu calon presiden dan wakil presiden, bisa mengakses situs tersebut dan mengunduh Form C1 untuk dicocokkan dengan data asli. 

Untuk diketahui, formulir C1 berisi data penting, yaitu jumlah pemilih yang terdaftar di TPS, surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang baik dan rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan tidak sah. 

Nah, kecurangan biasanya terjadi dilakukan oknum dengan mengubah data dalam formulir C1 itu. 

KPU Harus Serius 

Atas temuan ini, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menegaskan, KPU harus menangani masalah ini secara serius, mengingat lembaga ini adalah satu-satunya yang resmi dan berhak untuk mengumumkan nantinya siapa yang akan menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.

“KPU perlu memberikan koreksi dan verifikasi ke publik mengenai data C1 bermasalah tersebut, mengingat ini akan berdampak besar untuk masyarakat. Semua bergantung ke lembaga ini sepenuhnya,” ujar Qodari kepada sebuah situs online terbesar di negeri ini.

Lebih lanjut Qodari menekankan, KPU harus lebih selektif lagi dalam menampilkan hasil unduhan yang ada di situs resminya. Karena bila salah akan meresahkan masyarakat dan bukan tidak mungkin kesalahan pada data tersebut juga terjadi di daerah-daerah lainnya. 

Sebelumnya, Burhanuddin Muhtadi menganggap KPU keliru jika hasil perhitungannya berbeda dengan hasil perhitungan lembaga-lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK.

“Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU  yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah,” kata Burhan di Jakarta, Kamis (10/7). 

Burhanuddin Muthadi kepada SP mengatakan, pernyataan yang disampaikan itu dalam konteks pemahaman tentang metode qiuck count (QC). 

Dulu, kata dia, QC disebut  Paralel Vote Tabulation atau tabulasi suara pemilih secara paralel. Tujuan QC adalah sebagai alat untuk mengontrol kecurangan saat pemilu. QC biasanya dipakai di negara demokratis yang menggunakan sistem proporsional.  

“Kalau di sistem distrik, tidak dikenal QC karena perhitungan langsung di distrik,” katanya. 

Sementara dalam sistem proporsional, penghitungan suara dilakukan berjenjang, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Daerah) KPUD, dan KPU Pusat. 

“Setiap jenjang penghitungan suara, potensial bias ada. Sementara kalau QC itu dilakukan di TPS, seusai data TPS dan tidak akan pernah ada bias, karena sampelnya TPS,” kata Muthadi. 

Pakar statistik Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Asep Saefuddin membenarkan pernyataan Muthadi tersebut. 

Menurut Prof Asep, QC lebih mudah dihitung karena datanya sudah ada dari hasil manual di TPS. “Tidak bisa main-main,” kata Muthadi meniru ucapan Prof Asep.  

Nah, kalau sekarang muncul Formulis C1 abal-abal di situs resmi KPU, siapa yang salah? 

Sinyalemen Burhanuddin Muthadi untuk saat ini benar, KPU telah membuat blunder yang sangat berbahaya, yang bisa membawa bangsa ini ke chaos. [berbagai sumber/L-8]