Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta persoalan yang terjadi di Papua belakangan ini tidak mengarah pada konflik keagamaan yang berakibat
pada perpecahan umat.
“Kami berharap kejadian di Papua jangan membawa konflik keagamaan. Justru saat inilah kita bersatu padu, baik Muslim, Kristiani, dan umat beragama lainnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua,” katanya setelah menerima sejumlah delegasi Forum Perdamaian Keadilan Papua dan Kalimantan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (2/11), seperti dikutip Antara.
Menurut dia, masyarakat di Papua, baik masyarakat asli Papua maupun masyarakat non-Papua, harus bersatu padu dalam menyelesaikan persoalan di lapangan, terutama terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bijak dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
“Kami meminta agar ada penataan kembali terhadap kontrak karya dengan investor asing yang tidak membuka peluang bagi negara dalam membangun perekenomian berdasarkan konstitusional, yakni ekonomi kerakyatan,” katanya.
Ia pun mendukung terhadap 10 butir rekomendasi yang diberikan forum itu atas persoalan di Papua dan Kalimantan, khususnya mengenai persoalan kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup.
Muhammadiyah tidak hanya bersimpati dan menghargai, tetapi merasa sejalan dengan pikiran yang telah disampaikan oleh teman-teman dari forum perdamaian dan keadilan itu.
“Kita sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di Papua,” ucapnya.
Ia menjelaskan, persoalan yang terjadi di Papua dan Kalimantan bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan hidup tetapi eksploitasi alam secara besar-besaran, diskriminasi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang diakibatkan kebijakan negara yang tidak bijak dengan membuka pintu selebar-lebarnya kepada investor asing dalam mengeruk dan menguras sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri tanpa meneteskan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau dan meminta kepada pemerintah untuk menata kembali kebijakan pembangunan di Papua, Kalimantan dan daerah lainnya serta meminta investor asing tidak mengabaikan hak-hak rakyat sekitar, khususnya masyarakat adat.
“Kami sepakat dengan forum ini. Kami juga mengajak elemen umat beragama lainnya untuk bersama-sama menyuarakan masalah ini sebagai musuh bersama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat ditindaklanjuti dan pokok pikiran tersebut dapat disampaikan kepada presiden, DPR, MPR dan DPD,” paparnya.
Di tempat yang sama, Pastor Siswantoko dari Konferensi Waligereja Indonesia yang juga juru bicara Forum Perdamaian Keadilan Papua dan Kalimantan, menambahkan, pihaknya tidak hanya melakukan audiensi dengan Muhammadiyah saja, melainkan Nahdlatul Ulama (NU), Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).
Ia berharap gerakan yang dilakukannya itu menjadi gerakan bersama antarumat beragama dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan Kalimantan.
“Gerakan ini bukan gerakan keagamaan, melainkan gerakan kemanusiaan yang sungguh-sungguh menjadi keprihatian seluruh umat beragama,” tuturnya.
Related Posts
