Menanggapi hasil survei dari Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang melansir bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di bawah kepolisian, Juru bicara (Jubir) KPK, Johan Budi SP menyatakan hasil survei tersebut akan dijadikan perbaikan ke dalam.
“Bagi kami di KPK, siapapun yang mengadakan survei dan apapun maksud dibalik itu, hasil itu sebagai perbaikan ke dalam,” kata Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Rabu (2/11).
Johan menjelaskan perbaikan ke dalam yang dimaksud adalah memperbaiki kinerja. Sehingga, dukungan masyarakat tidak menurun kepada KPK.
Hanya saja, Johan mengatakan perlu dilihat kembali metode dalam melakukan survei dan siapa saja yang menjadi respondenya. Sebab, tidak mungkin 230 juta penduduk Indonesia hanya diwakili oleh 1.000 orang.
Namun, Johan tidak menampik bahwa dukungan masyarakat terhadap KPK tanpa dibandingkan dengan instansi penegak hukum lain, kian menurun dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, Johan mengungkapkan bahwa KPK menyadari bahwa dukungan masyarakat sangat penting bagi KPK dan terutama bagi pemberantasan korupsi. “Tidak ada gunanya aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum tanpa di dukung masyarakat,” ungkap Johan.
Berdasarkan hasil survei JSI mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, KPK menduduki posisi kedua dibawah kepolisian.
Dari 1.200 responden, Kepolisian memperoleh kepercayaan publik sebesar 58,2 persen. Sedangkan, KPK memperoleh 53,8 persen. Di posisi ketiga ada Mahkamah Agung (MA) dengan 47,8 persen. Kemudian, Mahkamah Konstitusi sebesar 47,3 persen dan Kejaksaan Agung sebesar 46 persen.
Hasil survei JSI juga menunjukkan bahwa 42,7 persen responden menunjukan ketidakpuasan terhadap KPK. Kemudian, ketidakpuasan terhadap Kejaksaan Agung sebesar 42,1 persen, Kepolisian sebesar 39,7 persen, MA sebesar 37,5 persen, MK sebesar 35,3 persen.
Related Posts
