Dilematis Masyarakat Karimunjawa, antara Kubu Pro Wisata & Usaha Tambak
dilaporkan: Setiawan Liu
Jepara, 31 Agustus 2023/Indonesia Media – Salah seorang anggota masyarakat di Karimunjawa, Kab. Jepara Jawa Tengah melihat perselisihan dua kubu yakni pro usaha tambak udang dan wisata bahari selama beberapa hari ini harus segera mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Perselisihan tersebut dilematis mata pencaharian masyarakat pesisir Karimunjawa, yakni tambak udang dan wisata. “Apalagi (situasi) jelang Pemilu. Pemerintah harus turun tangan. Perselisihan mencuat karena kedua kubu sama-sama berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat,” kata sumber yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut
Bulan April yang lalu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) kegiatan operasional di tambak udang yang meresahkan masyarakat nelayan di Kecamatan Karimunjawa. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan sekelompok masyarakat Kecamatan Karimunjawa kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada saat kunjungan kerja (kunker) di Pulau Karimunjawa. Ditjen PSDKP bersama Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) dan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) akhirnya check ke lokasi tambak udang yang dimaksud. “Usaha tambak udang dan wisata sama-sama punya kontribusi (pendapatan masyarakat). Mungkin pelaku usaha tambak dan masyarakat yang selama ini bekerja, minta (rekomendasi) dari otoritas Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” katanya.
Hasil dari pemeriksaan kegiatan budi daya, temuan bukti bahwa tambak udang tersebut tidak memenuhi dan tidak memiliki dokumen Cara Budidaya Ikan yang Baik atau CBIB. Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), pipa intake penyedot air laut yang dibangun sepanjang 200 meter ternyata jauh dari standar yang telah ditetapkan. Kemudian, air limbah tambak mengeluarkan aroma bau dan warna air yang sudah tampak tercemar. Dengan kualitas air limbah yang tidak layak tersebut, mengakibatkan adanya indikasi pencemaran sumber daya ikan (SDI) dan lingkungannya. “Kubu yang pro wisata berpegangan pada otoritas pengelolaan Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa. Dua-duanya (kubu) gelar aksi demo karena konflik kepentingan (mata pencaharian). Sampai hari ini (31/8) belum ada penyelesaian. Kalau kegiatan wisata, ada perizinan. Tapi usaha tambak udangnya, untuk pasar ekspor, jelas ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sector perikanan. Semua mau cari duit, mau dapat otoritas. Tambak udang di Karimunjawa juga hasilnya bagus,” katanya. (sl/IM)
Related Posts
