Cerdas Dalam Ketegangan Politik Indonesia

Proses demokrasi 5 tahunan Indonesia masih berjalan. Meskipiun pemilihan Presiden Indonesia telah dilaksanakan satu pekan yang lalu, kini masyarakat Indonesia masih harus menanti hasil rekapitulasi suara yang diselenggarakan oleh KPU dan baru akan diumumkan secara resmi pada 22 Juli mendatang, meskipun tepat tanggal 9 Juli lalu lembaga survei telah merilis hasil hitung cepatnya. Dari seluruh lembaga survei tersebut mayoritas menyimpulkan bahwa pasangan Capres – Cawapres dengan nomor urut 2 (Jokowi – JK) keluar sebagai pemenang Pilpres 2014, namun ada pula beberapa yang menyatakan kemenangan berada di pihak pasangan nomor urut 1 (Prabowo – Hatta). Perbedaan rilis ini menandakan bahwa tidak adanya hasil hitung cepat belum bisa dijadikan pedoman kemenangan salah satu pasangan Capres. Pun dengan hasil rekapitulasi suara KPU, tidak bisa disebut sebagai keputusan mutlak, karena Undang-undang mengatur putusan KPU bisa digugat di Mahkamah Banding (Mahkamah Konstitusi) dalam waktu 3 x 24 jam.

Pasca pemungutan suara 9 Juli lalu, situasi perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Momentum Pilpes yang semula dianggap sebagai puncak, justru menjadi awal ketegangan politik di Indonesia. Adalah klaim dari kedua belah pihak sebagai pemenang Pilpres 2014 serta adanya tudingan keberpihakan media dan sejumlah nama lembaga survei yang dianggap pesanan oleh salah satu kandidat yang menjadi isu utama pemberitaan politik Indonesia. Pemberitaan ini tentu dapat memecah masyarakat yang menjadi suksesor maupun pendukung kedua kubu.

Tidak hanya sampai disana, baru-baru ini juga beredar kabar melalui jejaring sosial (facebook, twitter, dan BBM) yang mengatasnamakan salah satu lembaga pemerintah. Dalam kabar tersebut, dijelaskan bahwa sebagai dampak kalahnya suara salah satu pasangan Capres yang didukung oleh asing, akan ada agenda besar untuk membuat kerusuhan di Indonesia. Dijelaskan bahwa kerusahan tersebut akan dipicu oleh berbagai aksi penembakan oleh penembak jitu terhadap suksesor pasangan Capres yang kalah yang akan terjadi di pusat keramaian (pasar dan bandar udara) sehingga akan tercipta opini di masyarakat bahwa TNI/ polri tidak bisa lagi menjaga keamanan Indonesia. Sebagai akibat dari peristiwa tersebut, disinyalir akan ada pertumpahan darah yang besar sehingga pihak asing akan masuk mengintervensi dan mendikte Indonesia dengan alih mengamankan situasi chaos yang muncul akibat Pilpres di Indonesia.

Beredarnya berita tersebut tentunya membuat sebagian masyarakat khawatir karena mengatasnamakan salah satu institusi pemerintah. Namun, karena tidak adanya kejelasan sumber berita, maka dapat dipastikan berita tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang dilemparkan ke publik untuk menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran masyarakat Indonesia akan gangguan keamanan di Indonesia pasca Pilpres 2014.

Peredaran pesan misterius dalam suasana pemilu bukan hanya terjadi kali ini. Dari beberapa pengalama sebelumnya, pesan serupa sudah banyak ditemui beredar. Contohnya saja di Papua pernah beredar pesan yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Makodam III Timika yang isinya menginstruksikan seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai, anak negeri Ras Melanesia, untuk segera bersatu menolak kolonialisme NKRI dengan memboikot pemilihan presiden.

Kesemuanya pesan tersebut, tentu saja ditujukan selain untuk menciptakan suasan yang mencekam, juga untuk merusak sila Ke-3 dasar negara Indonesia yaitu Persatuan Indonesia. Untuk itu, masyarakat Indonesia harusnya mampu bersikap cerdas menyikapi berbagai kondisi pasca Pilpres 2014, baik dalam hal perbedaan hasil hitung cepat, maupun perihal beredarnya berbagai berita simpang siur yang meresahkan masyarakat. Jangan sampai kondisi tersebut mengakibatkan perpecahan masyarakat Indonesia karena hanya akan memberi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan situasi Indonesia. Jadilah masyarakat cerdas yang selalu berpikir positif dan menjunjung tinggi persatuan dan kedamaian NKRI.