Salah satunya Wakil Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey tidak tahu commitment fee.

Empat pimpinan Badan Anggaran DPR pada Selasa 20 September lalu dalam kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Salah satu materi yang dicecar penyidik KPK adalah soal commitment fee dalam proyek di Kemenakertrans.

Materi pertanyaan penyidik KPK soalcommitment fee kepada empat pimpinan Badan Anggaran DPR itu dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas sebelum bertemu dengan Fraksi Golkar di gedung DPR, Jakarta, Kamis 22 September 2011.

Menurut Busyro, pertanyaan penyidik soalcommitment fee itu perlu diajukan karena untuk mengklarifikasi informasi yang selama ini berkembang. “Iya, karena disebut-sebut maka perlu klarifikasi agar tidak jadi fitnah,” kata Busyro.

Salah satunya Wakil Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey usai pemeriksaan Selasa lalu mengaku tidak mengetahui adanya commitment fee. Tetapi Olly mengaku ditanya penyidik soal mekanisme pemutusan anggaran untuk daerah-daerah transmigrasi.

Apakah benar ada komitmen fee 10 persen? “Oh, saya nggak tahu. Saya sudah sampaikan kepada penyidik mekanismenya,” kata Olly, Selasa 20 September 2011.

Olly menambahkan, ia menjelaskan pada KPK tentang mekanisme pemutusan dana transfer daerah untuk daerah transmigrasi. “Saya cuma ditanya soal konfirmasi, mekanisme pembahasan APBN. Cuma itu saja,” tambah Olly.

Soal commitment fee disebutkan oleh pengacara tersangka suap Kemenakertrans, Dharnawati. Pengusaha wajib setor 10 persen di muka dari nilai yang akan diputuskan oleh Badan Anggaran DPR.

Komisi III DPR Bantah Isi Surat Kaleng

“Jangan asal ngomong, cari dulu, jangan kayak kentut,” kata Ketua Komisi III Benny Harman

Beredar e-mail yang menyebutkan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati paket calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dipilih. Dalam e-mail itu disebutkan sejumlah legislator menggalang dukungan serta memobilisasi sponsor.

Sejumlah anggota Komisi III DPR membantah hal itu. Mereka menilai email itu tidak lebih dari surat kaleng. “Itu surat kaleng. Kalau bukan, pasti dikasih nomor telepon siapa. Berbicara dong, jelaskan,” kata anggota Fraksi Golkar Nudirman Munir di DPR, Rabu 21 September 2011.

Nudirman mengaku sudah membaca isi e-mail itu. Dia justru heran, dirinya disebut ikut menjegal Bambang Widjojanto. “Pada saat masa lalu, waktu kita pemilihan Busyro, jelas sekali bahwa Golkar memilih BW, jadi kalau ada seperti itu lempar batu sembunyi tangan,” ujar dia.

Nudirman menilai email itu tidak lebih dari hoax saja. Sebab itu, lebih baik diabaikan saja. “Kalau harus dikirim model-model begitu menelusuri kita nggak kerja jadinya hanya berputar di situ,” ujarnya.

Kenapa hoax? “Iya, ini memang isu dilempar ke kami dengan maksud kami yang menyuarakan kepentingan rakyat terpojok, agar kami tutup mulut.”

Sementara Ketua Komisi III Benny Kabur Harman menyatakan, surat itu fiktif. Penulis bernama Amin itu disebut Benny tidak ada. “Jangan asal ngomong, cari dulu, jangan kayak kentut,” kata politikus Partai Demokrat itu.