Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan resuffle kebinat 20 Oktober mendatang.

Teka-teki seputar reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II segera terjawab. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memastikan merombak kabinet bulan ini. Tepatnya, 20 Oktober 2011.

Untuk menggodok perombakan kabinet, selama dua hari terakhir ini, Presiden SBY memilih berkantor di kediaman pribadinya, di Puri Cikeas, Bogor. Bersama dengan Wakil Presiden Boediono, perombakan kabinet terus dibahas.

Saat ini, penggodokan yang dilakukan SBY dan Boediono sudah masuk tahap simulasi. “Simulasi masih berlangsung, tapi belum sampai pada tingkat keputusan,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparinga, di Cikeas, Jumat 7 Oktober 2011.

Masih menurut Daniel, Presiden SBY belum berencana memanggil menteri-menteri yang akan diganti dan calon pengganti mereka. Dia memperkirakan, pemanggilan tidak akan terjadi dalam pekan ini. Yang pasti, katanya, pemanggilan akan dilakukan setelah rangkaian pembahasan dengan Wapres Boediono selesai.

Sikap Partai Koalisi Soal Reshuffle

Rencana reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden SBY bukan tanpa kritikan. Bahkan, partai koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar SBY mengurungkan niatnya untuk melakukan perombakan kabinetnya.

Desakan agar SBY urung melakukan reshuffle telah disuarakan Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini mendesak Presiden SBY untuk memaksimalkan kinerja kabinet melalui menteri-menteri yang sudah ada, daripada mengganti menteri-menteri tersebut dengan yang baru lewat perombakan kabinet.

“Siapapun menterinya, mereka punya kelemahan, dan itu bisa dibenahi dengan meningkatkan koordinasi dan arahan yang lebih definitif dan fokus. Namun dengan menteri-menteri baru, butuh konsolidasi dan adaptasi ulang yang panjang,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS, Mustafa Kamal, kepada VIVAnews, Jumat 7 Oktober 2011.

PKS berpandangan, Kabinet Indonesia Bersatu II sebetulnya sudah berjalan baik, tinggal didorong untuk mengakselerasi kinerjanya. “Menteri baru tidak menjamin perbaikan kinerja kabinet,” kata Mustafa. Siapapun menterinya, kata dia, sebetulnya bisa dikoordinir oleh Presiden dengan arahan yang tepat.

“Jadi, ini bukan soal PKS ingin atau tidak ingin ada reshuffle kabinet. Apapun, soal kabinet tentu terserah Presiden,” imbuh Mustafa.

Senada PKS, Partai Persatuan Pembangunan menilai, perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden SBY tidak akan bergeser dari kontrak politik partai-partai koalisi. Menurut Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy, reshuffle dalam kacamata politik merupakan sebuah kebuntuan. Menurut dia, karena popularitas pemerintahan Presiden SBY sedang turun, maka reshuffle akhirnya dirasa perlu dilakukan.

“Popularitas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dibawah kepemimpinan SBY. Karena kalau kemudian popularitas itu terus mengalami penurunan, maka akan ada pembangkangan terhadap program-program pemerintahan dan itu sangat berbahaya karena memungkinkan adanya pembangkangan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung. Bagi Akbar, momentum reshuffle saat ini sudah tepat, sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY cenderung menurun.

Reshuffle, menurutnya, dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam tiga tahun ke depan. “Momentumnya menurut saya memang baik. Sebab, opini penurunan bahwa pemerintahan kurang baik terus berjalan,” ujar Akbar.

Menurutnya, reshuffle akan lebih menentukan fokus ke depan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Mengenai soal pergantian menteri, Akbar tidak berkomentar banyak. “Kita kembalikan prinsip-prinsip presidensil di pemerintahan kita. Kalau misalkan nanti ada anggota kabinet yang di reshuffle ya sesuai perspektif tadi,” tuturnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengeluarkan pernyataan keras terhadap satu anggota koalisi, PKS. Dia meminta, menteri yang berasal dari PKS wajib dikurangi. Kalau toh dikurangi, menurut Mubarok, tidak ada yang pelanggaran apapun. Termasuk kontrak-kontrak politik yang selama ini disepakati.

“Kontrak itu tidak bisa mengalahkan konstitusi presidensial. Itu hak-hak presiden, tidak bisa dikalahkan dengan kontrak,” kata Mubarok saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat 7 Oktober 2011.

Mubarok menuturkan, selama ini, program-program kementerian yang dipimpin kader PKS acapkali dicitrakan berasal dari program partainya semata. “Kami kalau ke daerah sering mendapat pernyataan apakah program itu milik PKS. Coba tanya penyuluh pertanian di daerah-daerah itu sebagai contohnya,” kata dia.

Parpol Bukan Prioritas Masuk Kabinet

Sebagian besar menteri yang duduk di kabinet SBY-Boediono saat ini berasal dari partai politik. Namun, di perjalanan, menteri asal parpol justru kinerjanya kurang baik. Konsentrasi menteri-menteri yang berasal dari kabinet cenderung terbelah. “Mereka tidak membantu pemerintah, tapi justru berfikir bagaimana cara membesarkan partai mereka,” Ahmad Mubarok kepada VIVAnews, Jumat 7 Oktober 2011.

Karena itu, Mubarok mengatakan, Partai Demokrat memberi masukan agar Presiden SBY mengurangi menteri  yang berasal dari parpol. “Semua partai dikurangi. Ini sesuai dengan masukan dari pengamat, masukan dari masyarakat. Intinya, kita ingin kabinet menjadi lebih efektif,” tegasnya.

Daniel Sparinga juga menyebutkan, Presiden SBY tidak memprioritaskan partai politik untuk masuk kabinet nanti. “Partai dan suku itu pertimbangan kesekian,” katanya.

Menurut dia, dalam menimbang calon menteri, SBY lebih menitik beratkan pada prestasi calon. Terutama, reputasi dan kapasitasnya.

Menteri Jadi Sorotan Bakal Diganti?

Sejumlah anggota kabinet mulai dag dig dug menjelang reshuffle ini. Meski belum ada kepastian, sejumlah media menyebut sejumlah nama yang akan diganti.Spekulasi menteri yang bakal diganti atau bergeser posisi semakin kencang mendekati tanggal 20 Oktober.

Sejumlah menteri yang dikabarkan bakal diganti antara lain, Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa. Masalah pribadinya, yakni gugatan cerai sang istri, disebut-sebut menjadi salah satu pemicu. Apalagi kasusnya sempat ramai di media. Bila benar diganti, alasan kinerja lebih menjadi sorotan.

Nama menteri lainnya yang dikabarkan akan diganti Darwin Zahedy Saleh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini, diisukan masuk dalam catatan yang bakal diganti.

Tak hanya dua menteri itu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kabarnya juga masuk dalam bidikan. Kasus suap di kementeriannya menjadi masalah, selain banyak kasus tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng juga kencang akan diganti. Namun, dua nama itu kemungkinan akan bertahan di kabinet. Hanya bertukar posisi. Terlebih, Muhaimin dinilai loyal kepada SBY. Muhaimin kemungkinan diberikan pos yang lebih rendah. Sedangkan Andi, akan diberi pos yang lumayan strategis.

Yang juga santer dikabarkan akan diganti adalah Menko Kesra Agung Laksono. Salah satu calon penggantinya sama-sama dari Partai Golkar, yang belakangan tampak rajin mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad. Sementara, posisi Fadel akan digantikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutardjo.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi pun tak luput menjadi sorotan, menteri yang akan diganti. Berbagai kecelakaan di jalan raya, di laut dan di udara kerap terjadi. Sehingga banyak yang menilai, kinerja Freddy tidak bagus mengurusi perhubungan. Bukan hanya soal kinerja. Soal hubungan pribadinya dengan seorang wanita juga menjadi indikasi kuat, menteri asal Partai Demokrat itu bakal diganti.

Memang, Presiden SBY tidak membenarkan semua informasi siapa yang akan diganti, dan siapa yang akan masuk.  Namun, berkaca dari kinerja dan persoalan lain yang mendera, beberapa menterinya pun kuat bakal diganti. Beberapa sumber terpercaya di lingkaran presiden juga, membenarkan beberapa nama-nama yang akan diganti.

Staf Khusus Juga Bakal Dirombak

Isu reshuffle atau perombakan rupanya tidak hanya melanda Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Beredar kabar baru para staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan diganti.

Perombakan ini bisa berlaku bagi staf yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. “Presiden SBY beberapa waktu lalu pernah mewanti-wanti Staf Khusus yang tidak performed bakal diganti,” kata sumber VIVAnews.com yang berada di lingkungan Istana Presiden, Jumat 7 Oktober 2011.

Menurut dia, SBY juga tak pernah ketinggalan memonitor performa para Staf Khusus. Sampai-sampai, Staf Khusus yang kerap absen dalam berbagai kegiatan rapat, juga menjadi catatan tersendiri.

“Ada Staf Khusus yang suka tidak hadir dalam rapat,” kata dia. Tidak hanya itu, salah satu pertimbangan Presiden SBY, menurut dia, adalah performa Staf Khusus yang kalah terhadap opini publik, terutama opini dari lawan politik.

“Padahal, SBY berharap para Staf khusus berada di depan untuk memberi penjelasan-penjelasan soal sikap Istana. Untuk, meng-counter fitnah-fitnah dari lawan politik,” kata dia lagi.

Sepuluh Staf

Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Presiden SBY Bidang Hukum, Denny Indrayana, menyatakan bahwa bongkar-pasang Staf Khusus Istana bukan hal yang tidak mungkin. Denny tidak membantah dan membenarkan akan ada pergantian Staf Khusus Presiden.

“Jangankan Staf Khusus, menteri saja bisa di-reshuffle. Apalagi Staf Khusus,” kata Denny Indrayana saat dihubungi VIVAnews.com sambil tertawa-tawa, Jumat 7 Oktober 2011.

Presiden SBY saat ini memiliki sepuluh Staf Khusus. Sepuluh Staf Khusus yang ditunjuk pada November 2009 itu rencananya mendampingi SBY sampai 2014. Tetapi bila terkena reshuffle, komposisi itu akan berubah. Berikut nama sepuluh Staf Khusus Presiden SBY saat ini:

1. Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, sekaligus juru bicara bidang luar negeri
2. Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi dan nepotisme
3. Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara bidang Dalam Negeri
4. Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Bidang Informasi
5. Daniel Theodore Sparingga, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik
6. Mayjen TNI (Purn) Sardan Marbun, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial
7. Prof Dr Jusuf, Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi
8. Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
9. Kol CAJ Dr Ahmad Yani Basuki Msi, Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi
10. Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

 

Tak Hanya Menteri, Staf Khusus Bisa Diganti

“Menteri saja bisa di-reshuffle, staf khusus siapa sih? Kami siap.”

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana menyatakan kesiapannya jika dirinya dicopot dari posisinya sebagai staf khusus presiden. Menurutnya, Presiden SBY berhak merombak personel yang membantunya dalam bekerja.

“Menteri bisa di-reshuffle apalagi staf khusus Presiden. Jadi monggo saja,” katanya saat ditemui di Auditorium Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat 7 Oktober 2011.

Menurut Denny, semua pejabat negara yang ada di eksekutif, harus siap diganti. Apalagi jika pimpinannya, terlebih presiden, menganggap kinerja mereka tidak baik. Selain itu dia menilai apabila mereka diberi tugas lain, misalnya digeser atau diberhentikan, hal itu wajar adanya.

“Menteri saja bisa di-reshuffle, staf khusus siapa sih? Kami siap. Apa kata presiden kami laksanakan, tentu dengan tetap untuk Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Namun demikian, Denny tidak menyatakan kesiapannya jika dirinya diberi amanah presiden untuk menduduki posisi menteri. Akademisi dari UGM itu merasa dirinya tidak ada potongan untuk jadi menteri. “Saya nggak ada muka jadi menteri,” katanya.

Sebelumnya, terkait reshuffle, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengumpulkan staf khusus Presiden di Cikeas.

Menerima briefing secara langsung tentang dinamika yang terkait dengan proses ini (reshuffle), ” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, di Cikeas, Jumat 7 Oktober 2011

Namun demikian, Daniel mengatakan tidak ada yang istimewa dalam pertemuan antara Presiden dengan para staffnya tersebut. “Seperti biasanya, dalam setiap kejadian penting, Presiden juga melibatkan Staf Khusus Presiden,” kata dia

 

Reshuffle Kabinet, Parpol Koalisi Ngga Usah Panik Lah…

Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa mengingatkan kalangan elite parpol anggota koalisi pendukung pemerintah agar tidak panik menghadapi perombakan kabinet.

“Perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden dan karenanya kita serahkan kepada presiden untuk melakukannya dengan baik,” kata Saan Mustopa di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (7/10).

Menurut dia, elite politik dari partai politik anggota koalisi tidak perlu panik dan melakukan berbagai manuver dalam menghadapi perombakan kabinet itu.

Sebagai anggota koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah, kata dia, ada etika, tata krama, dan sopan-santun, dalam berkomunikasi.

“Jika ada hal-hal yang dinilai kurang berkenan, hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang santun dan etis, tidak perlu panik dan kemudian melakukan manuver-manuver yang tidak kondusif.

Menurut dia, dalam menghadapi rencana perombakan kabinet belum ada elite partai politik yang dipanggil Presiden Yudhoyono untuk dimintai pertimbangannya.

Presiden Yudhoyono, kata dia, memiliki hak prerogatif untuk mengganti atau mereposisi menteri kabinet.

Partai Demokrat, kata dia, tidak mendesak atau mendorong Presiden Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet, karena menyadari perombakan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden.

“Perombakan kabinet hendaknya disikapi dengan baik karena sasarannya untuk melakukan penyegaran dan meningkatkan kinerja kementerian,” katanya.

Menurut dia, tidak perlu ada yang khawatir karena menteri baru yang akan masuk ke kabinet masih memiliki waktu kerja selama tiga tahun ke depan, sehingga bisa menunjukkan peningkatan kinerja kementerian.