Budidaya, Ekspor Kerapu Diyakini Prospektif Setelah Terhambat Izin BTN
dilaporkan: Setiawan Liu
This photo is taken with Brica B-PRO5 Alpha Edition mk.¢ò
Jakarta, 18 Oktober 2019/Indonesia Media – 20 tahun setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP (dulunya Departemen Eksplorasi Laut; dibentuk Presiden ke IV RI, alm. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur) sempat menjanjikan dukungan peningkatan sumber daya dan ekonomi termasuk budidaya kerapu melalui para sesepuh dan stakeholders di Kepulauan Karimunjawa, Jepara Jawa Tengah (Jateng). KKP melalui Menterinya (Departemen Eksplorasi Laut), Sarwono Kusumaatmadja sempat meminta Lembaga Maritim Indonesia di Semarang, Jateng menggiatkan budidaya kerapu di perairan Karimunjawa dengan luas sekitar 110.000 hektar. “Pak Sarwono janji, tapi kami harus memulai bantu dulu (pengembangan kegiatan industri perikanan dan kelautan). Janjinya, kalau nanti ada dana dari pemerintah pusat, (biaya operasional) diganti. Pengembangan budidaya kerapu di Karimunjawa sempat berjalan, tapi (perizinan) dikunci BTN (Balai Taman Nasional). Kegiatan usaha budidaya pun terhambat,” Sesepuh dan pendiri LMI Semarang Minarto (82) mengatakan kepada Redaksi.
Kendatipun demikian, setelah 20 tahun, ekonomi perikanan budidaya kerapu tetap diyakini prospektif. Komoditas ikan kerapu merupakan salah satu ekspor utama ikan Indonesia. Komoditas tersebut diperdagangkan dalam bentuk hidup dan mati (segar dan beku). Ikan kerapu hidup masuk dalam 20 jenis komoditas ekspor utama ikan Indonesia tahun 2016. Kontribusi nilai ekspor kerapu hidup tahun 2016 mencapai 1,11 persen dari total nilai ekspor komoditas perikanan HS 03. Total nlai ekspor komoditas ikan kerapu hidup tahun 2016 mencapai 32,18 juta US Dolar. “Kami tahu situasi dan kondisinya (birokrasi pemerintahan). Kalau memang support pak Sarwono dalam bentuk uang, tidak bisa langsung cair. Kami sudah siapkan proposalnya, dan sempat transaksi kerapu dari nelayan di Karimunjawa. Kami juga tetap yakin pasar ekspor sampai sekarang prospektif termasuk Tiongkok, Taiwan, Singapura, Jepang,” tegas Minarto.
Tingkat kesulitan lain yakni Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan dan kelautan. Kendatipun, berbagai universitas meluluskan ratusan sarjana kelautan dan perikanan, tapi SDM yang tertarik bekerja di kepulauan masih sangat minim. Data statistik menunjukkan, tahun 2016 jumlah lulusan sarjana universitas sebanyak 695.304 orang, atau naik 23 % dari tahun sebelumnya, yang mencapai 565.402. Faktor yang menjadi penyebab yaitu kehidupan di kepulauan sangat sunyi senyap, sepi (perniagaan). “Sekarang ini, SDM (sarjana perikanan) yang mau bekerja termasuk budidaya kerapu di kepulauan termasuk Karimunjawa masih sangat minim. Mereka tidak kerasan. Sehingga harus orang pulau yang terjun langsung membudidaya kerapu. Persoalan lain, SDM yang ada mulai beralih profesi, dari nelayan menjadi tour guide. Apalagi, kondisi dimana Karimunjawa semakin dikenal sebagai daerah tujuan wisata dalam dan luar negeri,” tegas Minarto.
Pengalaman Minarto, ketika ia berhasil merekrut sarjana perikanan termasuk lulusan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Tetapi baru dua minggu bekerja, yang bersangkutan sudah minta pulang. Mereka cenderung memilih berkarir di daratan dengan alasan karena kehidupan di pulau yang sunyi sepi. “Budidaya kerapu bisa untung. Misalkan sekarang ini, nelayan menangkap, menjaring kerapu, serta menjual kepada pengumpul dengan harga Rp 85.000 per kilogram. Eksportir bisa jual dengan harga Rp 100.000. Pengumpul juga bisa cari kerapu dari Sulawesi, Lombok, Bali, Banyuwangi, pulau Bawean (Gresik, Jawa Timur). Tapi kondisinya kerapu hidup yang diminati pasar ekspor,” kata Minarto.
Eksportir di Indonesia harus mengumpulkan dulu sampai sekitar ½ kuintal (50 – 60 kilo). Mereka mengirim sekitar satu bulan sejak pembelian pertama dari nelayan. Setiap harinya, ikan kerapu terkumpul 2 – 3 kilogram. Bahkan beberapa importir dari luar termasuk Taiwan mendatangkan kapal sendiri, berkeliling ke sentra budidaya kerapu. “Sekarang kuncinya (solusi) untuk mengoptimalkan budidaya kerapu, meningkatkan ekspor (yakni) Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa. BTN melarang nelayan tangkapi kerapu. Tetapi dengan situasi perekonomian sekarang ini, pemerintah akan genjot ekspor. BTN mungkin akan buka lagi izin penangkapan, budidaya kerapu,” tegas Minarto. (sl/IM)
Related Posts
