Beragam alasan anggota DPR belum bisa kerja maksimal


Sudah setahun sebanyak 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Periode 2014-2019 menduduki kursi empuk di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Selama itu ternyata para anggota dewan masih dicap belum maksimal menjalani amanahnya.

Kinerja buruk para wakil rakyat itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ke mana saja mereka? Pasalnya, selama setahun baru tiga Rancangan Undang-undang (RUU) yang dirampungkan. Padahal dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2015, terdapat 39 RUU jadi prioritas 2015.

Tiga RUU yang baru dirampungkan, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (UU).

Terakhir, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU.

Kondisi ini membuat banyak anggota DPR mulai mencari alasan agar tidak sepenuhnya disalahkan. Tidak itu saja, mereka bahkan menyalahkan faktor lain di luar masalah DPR sebagai penyebab lambatnya kinerja.

Beberapa alasan anggota DPR belum bisa maksimal laksanakan tugas, Sabtu (3/10):

1.Terganggu konflik KMP vs KIH
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengakui lembaga DPR
belum bekerja maksimal dalam satu tahun kinerja DPR periode 2014-2019. Hal itu terjadi lantaran
sempat terjadi kisruh antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan
usai pilpres lalu.”Baru setahunlah DPR kerja. Kendalanya selama 3 bulan kita ribut soal KIH dan KMP sehingga
mengurangi porsi kerja DPR. Baru merasakan kerja layaknya parlemen selama 6 bulan kerja,” kata
Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).

Mengetahui, kinerja DPR yang tak maksimal, Politisi Partai Golkar ini mengharapkan ke depannya adaevalusi kerja DPR.

2.Kurang dukungan pemerintah
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo juga meminta pemerintah
Jokowi-JK juga perlu berbenah diri lantaran sempat beberapa kali tak ada koordinasi di antara DPR dan
pemerintah.”Kita perlu melakukan evaluasi kepada pemerintah namun sedang berusaha ke arah sana. Kita suka
mempermasalahkan pemerintah yang beberapa kali tak datang ke DPR atau staf lain yang tak datang.
Sehingga mengganggu rapat dan materi yang akan dibahas,” jelas Bambang Soesatyo di Jakarta,
Jumat (2/10).Selanjutnya, dia mengharapkan ketua DPR Setya Novanto dan para wakilnya dapat memperbaiki
kinerja karena dinilai sebagai juru bicara anggota dewan.”Serta memperbaiki tugas pimpinan DPR ke depan. Mengingat pimpinan DPR menjadi juru bicara kami
di parlemen, dia juga ada kekeliruan sebelumnya memanggil Jaksa Agung yang terkait pedoman
Komisi,” pungkasnya.
3.DPR kebanyakan tugas
DPR mengakui kinerja mereka dalam menghasilkan UU selama satu tahun ini kurang produktif. Mereka
berdalih keadaan demikian lantaran banyak tugas yang diemban anggota dewan.Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat ( DPR), Fadli Zon, menyebut lembaga legislatif bukan sebagai
pabrik undang-undang yang dapat seenaknya memproduksi UU dalam jumlah banyak.”Jadi kita harus
intropeksi diri ada kelemahan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan.
Bagaimanapun tugas kita untuk mengatur, mengawasi dan budgeting,” kata Fadli di gedung
DPR,Jakarta, Jumat (2/10).

“DPR juga bukan pabrik UU perlu revisi sesuai zamannya, prosedurnya sekarang berbeda denganmasa lalu. Pembahasannya ada di komisi terkait, lalu diharmonisasi dan disinkronisasi oleh BadanLegislasi (Baleg) DPR,” terangnya.

4.Sering beda pendapat
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR),Fadli Zon, menjelaskan molornya anggota dewan
menyusun dan membahas RUU serta menyetujui UU karena sempat tak ada koordinasi antara Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

“Kalau molor soal tak ada koordinasi internal KIH dan KMP pada awalnya masa kepengurusan memang

begitu. Ada persoalan DPR tandingan juga, jadi wajar karena begitulah dinamika politik serta hambatan
prolegnas yang sudah dimulai Januari lalu,” ungkap Fadli di Jakarta, Jumat (2/10).Atas hal itu, DPR kemudian mencari jalan keluar dengan meminta Baleg mempercepat Prolegnas agar
masyarakat mengetahui tahapan dan penyusunan UU.”Kita minta Baleg DPR mempercepat Prolegnas. Agar dapat disampaikan kepada publik, mengingat
tahapan dan penyusunan naskah akademik butuh harmonisasi dengan lembaga lain,” katanya.
5.Akibat pimpinan DPR sering jalan-jalan
Ketidakbecusan kinerja DPR selama satu tahun ini juga diakui oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J
Mahesa. Bahkan, dia menilai tak ada yang bisa dibanggakan oleh DPR.”Setahun ini enggak ada yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan yaitu melihat

Donald Trump dan ketua DPR,” kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10).Desmond berharap segala kritik terhadap DPR selama satu tahun terakhir harus dijadikan oleh bahan

evaluasi. Namun, dia menilai kritik tersebut seharusnya ditangkap oleh pimpinan DPR. Sebab, seiring
seringnya pimpinan DPR melakukan kunjungan ke luar negeri, banyak pembahasan yang menjadi
mandek.Salah satunya terkait surat yang dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pengajuan calon

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Kritikan ini harus buat DPR intropeksi, khususnya pimpinan DPR. rapat paripurna jangan tertunda-

tunda agar proses ini normal. Dari Amerika Serikat, naik haji sampai saat ini tidak jelas paripurna
kapan,” ucapnya.
6.Akui belum maksimal
Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat menyebut sampai saat ini DPR belum menjadi sebuah lembaga
yang terhormat di mata rakyat. Sebab, selama setahun setelah dilantik di Periode 2014-2019, parlemen
belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.

“Pernyataan itu bukan mengada-ada. Memang harus diakui, publik tidak taruh rasa empati, rasa

hormat. Kami di rapat dipanggil yang terhormat, tapi itu hanya simbol belaka,” kata Victor di peringatan
ulang tahun pertama fraksinya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10).

Dalam ulang tahun Fraksi NasDem DPR pertama ini, Victor mengungkapkan, kinerja yang menonjol

sejauh ini hanya menolak dana aspirasi dan wacana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR.

“Kami menjadi pionir menolak dana aspirasi. Terakhir kami juga tolak kenaikan tunjangan. Hal-hak itu

yang kami pikir untuk kepentingan maslahat masyarakat Indonesia,” ujarnya.( Mdk / IM )
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

One thought on “Beragam alasan anggota DPR belum bisa kerja maksimal

  1. Mahdi
    October 17, 2015 at 9:41 pm

    Tidak ada hasil kerja dpr yang dibanggakan, apa lagi memenuhi harapan amanah rakyat, otaknya mikirin tambahan tunjangan dan fasilitas melulu. Moral dewan sudah sangat menjijikkan, perhatian kepentingan rakyat hanya janji pada saat pemilu pilkada saja, setelah itu sibuk habisin waktu tidur disidang, cari projek pundi kantong pribadi dan partai. Mana ada kinerja dpr yang dapat dibanggakan ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *