Utang di era pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir 2015 mencapai Rp 3.089 triliun setara 223,2 miliar dollar AS dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 27 persen.
Pada 2014 utang pemerintah mencapai Rp 2.608 triliun atau setara dengan 209,7 dollar AS dan rasio terhadap PDB 24,7 persen.
Meski demikian, secara rasio kondisi tahun 2015 ini lebih rendah dibanding tahun 1998. Kala itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 57,7 persen, sedangkan nilainya sebesar Rp 551,4 triliun atau setara dengan 68,7 miliar dollar AS.
Rasio utang pemerintah terhadap PDB tahun 2015 ini jauh dibawah maksimal yang ditetapkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
Pembiayaan utang pada 2015 mencapai Rp 382,3 triliun ekuivalen dengan 27,6 miliar dolar AS. Tambahan utang neto itu tumbuh 50,9 persen dibanding tambahan utang neto tahun 2014 yang sebesar Rp 253,2 triliun.
Kementerian Keuangan menyebutkan pertumbuhan utang itu sejalan dengan peningkatan di berbagai pos belanja infrastruktur antara lain pertumbuhan belanja modal Kementerian/Lembaga (K/L) 45 persen, pertumbuhan DAK 71,9 persen, pertumbuhan PMN 1200 persen dan alokasi baru Dana Desa.
Sedangkan itu untuk realisasi belanja negara akhir 2015 sebesar Rp 1.810 triliun.
Jumlah utang tersebut dipergunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 724,3 triliun. Belanja Non K/L sebesar Rp 462,7 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 623 triliun.
Selain itu terdapat pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 70,4 triliun. Realisasi belanja negara dan pengeluaran PMN itu selain dibiayai dengan pembiayaan utang Rp382,3 triliun juga dibiayai dengan pendapatan negara Rp 1.491,5 triliun.
Kementerian Keuangan menyatakan Pemerintah tetap menjaga risiko utang 2015 tetap terkendali.
Tercermin dari indikator risiko utang antara lain rata-rata jatuh tempo utang yang cukup panjang yaitu 9,7 tahun, merupakan jangka waktu yang sangat aman.
Porsi utang dalam mata uang rupiah meningkat hingga mencapai 56,2 persen dari total utang sehingga menurunkan risiko terhadap perubahan kurs. Porsi utang dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 86,2 persen dari total utang, sehingga relatif aman terhadap perubahan tingkat bunga global.
Ekonom Universitas Sam Ratulangi Agus Tony Poputra mengungkapkan kondisi utang pemerintah karena kondisi ekonomi dan sosial serta fokus kebijakan yang berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Dia mencontohkan dengan uang Rp 1 juta saat era Presiden Soeharto dapat memperoleh banyak barang dan jasa. Namun seiring terjadinya inflasi dari tahun ke tahun, daya beli uang menurun drastik sehingga jumlah yang sama saat ini hanya memperoleh sedikit barang dan dan jasa.
“Dengan demikian, kebutuhan belanja tidak besar,” kata Agus di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).
Selain itu saat ini kondisi ekonomi global yang melemah.
Dia menambahkan besarnya utang juga digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, program kemiskinan, serta dana desa, perlu diapresiasi.
Dari aspek infrastruktur, pemerintah saat ini giat membangun jalan, bendungan, pembangkit listrik. Menurut Agus, ini merupakan rekor pembangunan infrastruktur dalam 1 tahun pemerintahan dalam sejarah Indonesia, namun kurang terpublikasi.
“Program-program ini membutuhkan dana yang besar. Sayangnya pada saat bersamaan, pertumbuhan pendapatan pemerintah melemah sebagai dampak perlambatan ekonomi nasional dan global,” tambah dia.
Agus mengatakan hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara pendapatan dan belanja pemerintah. Untuk menutup kesenjangan tersebut maka utang merupakan jalan keluarnya.
Sepanjang dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya, maka utang tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
Dengan kata lain, persoalan utang tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaji juga hasil dari pemanfaatan utang tersebut.
“Hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat atas penggunaan dana utang,” ucap dia.( Kps/ IM )
Related Posts
