Pimpinan DPR memanggil Jaksa Agung, HM Prasetyo diduga untuk memberi penjelasan terkait penggeledahan kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI) di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/8) lalu.
Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp469 miliar itu disebut salah sasaran.
Setelah dipanggil, Jaksa Agung Prasetyo diajak para pimpinan DPR untuk bertemu secara tertutup di ruang kerja pimpinan, di Kawasan Parlemen, Jakarta, Jumat (21/8).
Ada tiga pimpinan DPR yang hadir. Ketua DPR Setya Novanto, dan dua wakilnya yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Dua pimpinan Komisi III DPR juga hadir, yakni Aziz Syamsuddin dan Desmond Junaedi Mahesa.
Ketua DPR Setya Novanto tak mengakui secara terbuka bahwa pertemuan itu terkait kasus penggeledahan Victoria.
Dia menyebut pertemuan dilakukan demi memastikan hubungan kerja DPR dengan mitra pemerintahan tetap berjalan baik.
“Bagaimana supaya hubungan antara DPR dengan pihak-pihak mitra kerja sangat baik,” kata Setya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga tak spesifik mengatakan pertemuan terkait penggeledahan Victoria.
Dia mengatakan pihaknya menerima surat keluhan masyarakat tentang isu kepastian hukum. Hal itu menjadi penting, karena pihaknya menganggap hal demikian bisa mengganggu pembangunan ekonomi nasional.
Padahal, Presiden Jokowi sendiri sudah berkali-kali menekankan pentingnya akselerasi pembangunan ekonomi.
Kata Fahri, pihaknya ingin mengirim sinyal agar ada kepastian hukum yang segera.
“Apakah soal kepastian hukum yang berkenaan dengan akselerasi pembangunan juga jadi concern bagi lembaga penegak hukum?” Kata Fahri. ( SP / IM )
Related Posts
