INILAH 5 Pimpinan DPR terbaru mulai dari mantan menteri hingga pengusaha.
Pimpinan DPR baru periode 2019-2024 bakal ditetapkan Selasa (1/10/2019) malam.
Sesuai Undang-undang MD3, Pimpinan DPR terdiri dari ketua DPR dan empat wakil ketua DPR yang merupakan perwakilan dari lima parpol peraih suara terbanyak.
Dengan demikian, PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem dan PKB berhak menduduki kursi pimpinan DPR.
Hingga berita ini ditulis, lima nama sudah disepakati sebagai pimpinan DPR dalam rapat pengganti Badan Musyawarah.
Empat nama itu yakni Puan Maharani (PDI) sebagai Ketua DPR, Aziz Syamsuddin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (PKB) dan Rachmat Gobel (NasDem) sebagai wakil Ketua DPR.
Sementara PKB belum menyetorkan nama.
Berikut profil pimpinan DPR yang baru:
1. Puan Maharani
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani (Tribunnews.com/Herudin)
Puan Maharani yang merupakan putri ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.
Mengutip TribunnewsWiki, Puan lahir di Jakarta pada 6 September 1973.
Merupakan anak dari pasangan Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas.
Puan Maharani menikah dengan seorang pengusaha ternama, Hapsoro Sukmonohadi atau akrab dengan nama Happy Hapsoro.
Puan Maharani mengenyam pendidikan dasar di SD Perguruan Cikini dan lulus di usia 12 tahun pada 1985.
Lulus dari SD, Puan Maharani kemudian melanjutkan ke SMP Perguruan Cikini dan SMA Perguruan Cikini.
Setelah lulus SMA pada 1991, Puan Maharani kemudian melanjutkan ke Universitas Indonesia (UI) mengambil Jurusan Ilmu Komunikasi Massa, FISIP.
Puan Maharani berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 1997.
Lahir di tengah keluarga politik mendorong Puan Maharani untuk terjun ke dunia politik.
Secara resmi Puan Maharani terjun ke dunia politik pada usia 33 tahun.
Puan Maharani kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI unuk Dapil Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali pada Pemilu Legislatif 2009.
Hasilnya, Puan Maharani memperoleh suara terbanyak dan lolos ke Senayan untuk masa periode 2009–2014.
Tidak hanya itu, Puan Maharani juga didaulat menjadi Ketua Fraksi PDIP menggantikan Tjahjo Kumolo yang sudah menjabat selama Sembilan tahun.
Selanjutnya, Puan Maharani kembali terpilih dalam Pemilihan Legislatif periode selanjutnya.
Kemampuan di bidang politik yang sudah dinilai matang kemudian membuat Puan Maharani ditunjuk sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDIP.
Pada Pemilu 2014, Puan Maharani ditunjuk sebagai panglima perang PDIP, hasilnya PDIP berhasil memenangi Pemilu 2014 dengan perolehan suara terbanyak.
Kariernya kemudian berlanjut ketika presiden terpilih pada Pemilu 2014, Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Puan Maharani menjadi Menko termuda pada usia 41 tahun sekaligus menjadi orang pertama yang mengisi kementerian baru itu.
2. Aziz Syamsuddin
Dikutip TribunnewsWiki, merupakan politisi asal Surakarta dan lahir pada 31 Juli 1970.
Aziz Syamsuddin awalnya berprofesi sebagai advokat dalam Kantor Pengacara Gani Djemat & Partner, dan sering dilibatkan dalam berbagai perkara yang berhubungan dengan BPPN
Aziz Syamsuddin akhirnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2009-2014 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II.
• Viral Curhatan Ibu yang Dihalangi Datang ke Pernikahan Anaknya, Lihat Ekspresi Sang Menantu
Oleh Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin ditempatkan di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Aziz Syamsuddin terpilih kembali untuk periode 2014-2019 dan dipercaya memimpin sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
3. Rachmat Gobel
Rachmat Gobel lahir di Gorontalo, 3 September 1962.
Ia merupakan bos Panasonic Gobel Group.
Di masa awal kabinet Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014, ia pernah menjadi Menteri Perdagangan.
• Rachmat Gobel Sebut UMKM di Daerah Harus Bisa Tembus Pasar Internasional
Namun, Rachmat Gobel kemudian terkena reshuffle dan diganti oleh Thomas Lembong pada Agustus 2015.
Rachmat Gobel tercatat sebagai politikus Partai NasDem.
Mengutip hasil suara di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), bos Panasonic Grup ini memperoleh 146.067 suara dari total 721.032 suara di Provinsi Gorontalo.
4. Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya lebih dikenal sebagai pebisnis.
Dikutip dari TribunTimur, Politikus Gerindra itu merupakan Direktur Utama di PT. Pasopati Indorisk, sebuah perusahaan yang bergerak di manajemen resiko dan keamanan.
Sufmi Dasco Ahmad menjadi anggota legislatif dengan daerah pemilihan Banten III pada pemilu 2014 lalu.
Ia juga juga terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada tanggal 30 Oktober 2014.
Pada masa kerja 2014-2019, Sufmi Dasco Ahmad berada di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia.
Dalam Laporan Harta Kekayaan yang tercatat pada 2015 lalu, Sufmi Dasco Ahmad memiliki total kekayaan senilai Rp 18.444.121.418 dan USD 450.232.
• Fadli Zon dan Sufmi Dasco Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana yang Kena Wajib Lapor
Kekayaan Sufmi Dasco Ahmad itu terdiri dari harta tak bergerak senilai Rp. 10.648.278.000 dan transportasi Rp. 3.500.250.000.
Selain itu, harta bergerak lainnya berupa batu mulia sekitar Rp 294.239.900, giro dan setara kas lainnya berjumlah Rp 4.001.353.518.
Selain itu, harta bergerak lainnya berupa batu mulia sekitar Rp 294.239.900, giro dan setara kas lainnya berjumlah Rp 4.001.353.518.
Berdasarkan situs dpr.go.id, berikut daftar riwayat pendidikan, rekam jejak pekerjaan dan organisasi Sufmi Dasco Ahmad:
Riwayat Pendidikan:
SD Negeri 66 Palembang. Tahun: 1973 – 1979
SMP Negeri 43 Jakarta. Tahun: 1979 – 1982
SMA Negeri II Manado. Tahun: 1982 – 1985
Fakultas Elektro, Universitas Pancasila. Tahun: 1985 – 1993
Fakultas Hukum, Universitas jakarta. Tahun: 2005 – 2009
Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta. Tahun: 2009 – 2012
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Tahun: 2012 – 2015
Riwayat Pekerjaan
Pusat Kajian Sengketa Pemilu, Sebagai: Direktur. Tahun: 2011 – 2014
PT Pasopati Indorisk, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 2010 – 2014
PT Omerta Cipta Securita , Sebagai: Direktur. Tahun: 2007 – 201
Vendetta Law Firm, Sebagai: Senior Partner. Tahun: 2005 – 2013
PT Randika Dwa Perkasa, Sebagai: Direktur. Tahun: 1989 – 2007
Riwayat Organisasi
DPP KNPI, Sebagai: Majelis Pemuda. Tahun: 2011 –
Kongres Advokat Indonesia, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2011 –
Serikat Pengacara Rakyat , Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2010 –
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2010 –
5. Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Cak Imin pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014.
Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Muhaimin Iskandar memperoleh gelar sarjana politik dari Universitas Gadjah Mada dan magister komunikasi dari Universitas Indonesia.
Pada 1 September 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa karena dianggap berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04%
Pendidikan pria yang beristri Rustini Murtadho serta 3 (tiga) anak tersebut dimulai dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang, Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I, FISIP UGM tahun 1992 serta Master Bidang Komunikasi UI tahun 2001.
Berbagai pengalaman organisasi telah dijalani oleh Cak Imin mulai dari Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, Ketua Cabang PMII Jogjakarta, serta Sekretaris Jenderal DPP PKB 2000-2005. Muhaimin Iskandar dalam pengalaman kerjanya pernah menjadi staf pengajar Pesantren Denanyar,
Jombang, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik, wakil ketua DPR RI selama 2 periode (1999 – 2004 dan 2004 – 2009)
Pada 26 Maret 2018, Muhaimin diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).( WK / IM )
Related Posts
